JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana konsolidasi publik untuk menekan bahkan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai terlalu jauh dari realitas politik saat ini.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief menegaskan, tidak ada kondisi objektif yang mendorong rakyat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun tersebut.
Menurut Andi, spekulasi tentang potensi pemberontakan rakyat seperti yang disinggung oleh Saiful Mujani tidak memiliki pijakan kuat, baik secara teori maupun pengalaman politik di Indonesia.
“Menurut keyakinan teori politik yang saya pahami dan pengalaman politik saya, itu tidak mungkin rakyat akan marah dan membenci Pak Prabowo lalu melakukan pemberontakan,” kata Andi dalam pernyataannya, Jumat (10/4/2026).
Andi bahkan menyatakan keinginannya untuk berdiskusi langsung dengan Mujani guna memahami dasar pemikiran yang melatarbelakangi pernyataan tersebut. Ia mempertanyakan referensi yang digunakan Mujani saat menyampaikan gagasan itu dalam forum diskusi bertajuk “Halalbihalal Pengamat Sebelum Ditertibkan” di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur.
Dalam forum tersebut, Mujani sempat melontarkan pertanyaan terbuka mengenai kemungkinan publik bersatu untuk mendorong perubahan politik, termasuk opsi mendesak presiden mundur dari jabatannya.
“Bisa enggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo,” kata Mujani.
Bagi Andi, pernyataan itu bisa dimaknai sebagai dorongan perubahan kekuasaan di luar mekanisme konstitusional. Ia mengingatkan, sejarah Indonesia memang pernah mencatat pergantian kekuasaan melalui tekanan publik, seperti yang terjadi pada era Reformasi 1998. Namun, konteks saat ini dinilai sangat berbeda.
Ia menegaskan, sistem demokrasi pasca-reformasi telah menyediakan jalur yang jelas dan ketat untuk mengganti presiden, yakni melalui mekanisme pemakzulan yang mensyaratkan pelanggaran serius, seperti tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum berat lainnya.
Di sisi lain, Andi melihat pemerintahan Prabowo justru tengah berupaya menghadapi berbagai tekanan, mulai dari dinamika geopolitik global hingga keterbatasan anggaran negara dalam menjalankan program prioritas.
Dengan kondisi tersebut, ia mengajak semua pihak untuk tetap berada dalam koridor demokrasi dan menghormati mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilihan umum.
“Hargailah pilihan rakyat gitu, jadi kalau Anda ingin memberontak ya apa yang akan diberontak?” ujar Andi. [*] Disarikan dar sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
