WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Nama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendadak jadi bahan perbincangan panas di media sosial. Bukan soal kebijakan, tapi sepeda hitam yang ia kayuh saat berangkat kerja dalam kampanye hemat energi.
Bukan sepeda biasa—yang terlihat adalah merek premium Specialized, diduga seri Turbo Levo, yang masuk kategori electric mountain bike (e-MTB) dengan desain full suspension modern.
Harga sepeda ini bukan kaleng-kaleng. Di pasar Indonesia, Specialized Turbo Levo dibanderol mulai Rp 130 juta hingga Rp 190 juta, tergantung spesifikasi dan komponen. Bahkan, untuk varian tertinggi seperti S-Works, nilainya bisa tembus lebih dari Rp 250 juta. Angka fantastis inilah yang langsung memicu reaksi publik, mempertanyakan kepemilikan hingga transparansi.
Sorotan makin tajam setelah diketahui sepeda tersebut tidak tercantum dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Ahmad Luthfi per 27 Februari 2026. Dalam laporan itu, total kekayaannya tercatat mencapai Rp 12,29 miliar, dengan rincian tanah dan bangunan Rp 7,35 miliar, alat transportasi Rp 850 juta, serta kas dan setara kas Rp 4,09 miliar. Menariknya, pada bagian alat transportasi, hanya tercatat empat unit mobil—tanpa sepeda premium tersebut.
Spekulasi pun liar. Ada yang menduga sepeda itu bukan miliknya, melainkan pinjaman atau bahkan dibeli atas nama orang lain. Hingga kini, belum ada penjelasan detail yang meredam asumsi publik.
Momen bersepeda itu sendiri terjadi saat Ahmad Luthfi berangkat kerja bersama jajaran pejabat Pemprov Jawa Tengah, sebagaimana diunggah laman resmi Pemprov Jateng. Ia terlihat mengayuh sepeda hitamnya didampingi Sekda Sumarno, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Digital Agung Hariyadi, serta sejumlah ASN lainnya. Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan “bike to work” yang digaungkan pemerintah provinsi.
Sesampainya di kantor, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa gerakan hemat energi tidak boleh berhenti sebagai formalitas semata. Ia ingin kebiasaan ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bersepeda ke kantor, pengaturan work from home (WFH), hingga penghematan listrik.
“Ini bukan hanya perintah, tapi harus dibudayakan. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, dengan cara kerja tepat waktu, kemudian ada yang WFH,” tegas Luthfi dalam unggahan laman resmi tersebut.
Program ini disebut bukan tanpa dasar. Jawa Tengah telah mengembangkan ratusan desa mandiri energi dan terus mendorong sektor industri beralih ke energi terbarukan melalui berbagai insentif pajak. Targetnya jelas: menciptakan kemandirian energi yang berkelanjutan.
Namun di sisi lain, pengawasan distribusi energi juga diperketat. Luthfi menyoroti fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram yang sering dikeluhkan masyarakat, padahal secara data stok dinilai mencukupi hingga enam kali lipat kebutuhan normal. Ia menegaskan bahwa LPG subsidi hanya untuk rumah tangga, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro.
Penyalahgunaan seperti penimbunan atau penggunaan oleh usaha besar dipastikan tidak akan ditoleransi. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
