JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sorotan publik terhadap gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berbuntut evaluasi di lingkungan Istana. Dody mengaku siap berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membahas pola komunikasi yang dinilai perlu diperbaiki, sembari menegaskan polemik yang berkembang tidak mengganggu jalannya program di Kementerian PU.
Dody mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan apabila ada masukan terkait cara menyampaikan pernyataan kepada publik. Menurutnya, evaluasi merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses memperbaiki kinerja pemerintah.
“Kalau memang menurut saya harus diubah, ya mungkin saya ubah. Nanti saya akan diskusi lagi dengan Pak Mensesneg, gaya komunikasi seperti apa yang mungkin belum pantas,” ujar Dody kepada wartawan di kantornya, Rabu (22/7/2026).
Ia juga memastikan berbagai isu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial tidak memengaruhi pelaksanaan tugas maupun program di Kementerian PU.
“Sejauh ini tidak ada. Semua tetap berjalan seperti biasa,” katanya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengakui cara berkomunikasi salah seorang menteri menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, jika terdapat penyampaian kepada publik yang dinilai kurang tepat, hal tersebut akan menjadi bahan komunikasi dan perbaikan di internal kabinet.
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto secara rutin melakukan evaluasi terhadap para menteri, baik melalui koordinasi maupun pemberian masukan, agar roda pemerintahan terus berjalan semakin baik.
Menurutnya, evaluasi tidak selalu berkaitan dengan kinerja program, tetapi juga menyangkut aspek komunikasi publik yang dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.
Nama Dody belakangan menjadi perbincangan setelah muncul dugaan hubungan kekerabatan dengan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Tbk, Aisyah Zakiyyah. Selain itu, publik juga menyoroti beredarnya dokumen administrasi perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan anggota keluarganya.
Di tengah polemik tersebut, kalangan akademisi mengingatkan pentingnya komunikasi yang tepat dari seorang pejabat negara. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai respons seorang pejabat terhadap kritik akan sangat menentukan arah penyelesaian sebuah krisis.
Menurut Fajar, gaya komunikasi yang terlalu defensif berpotensi memunculkan kesan kurang empatik sehingga justru memperpanjang polemik di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah beberapa kali memberikan sinyal agar para pembantunya menghindari kegaduhan yang tidak perlu. Karena itu, pendekatan komunikasi yang lebih tenang, terbuka, dan berbasis fakta dinilai jauh lebih efektif dalam menjaga kepercayaan publik.
Fajar menyarankan setiap pejabat tidak sekadar membantah kritik, tetapi juga menunjukkan kesediaan menerima masukan, membuka ruang dialog, serta transparan apabila diperlukan proses audit atau klarifikasi. Menurutnya, tujuan utama komunikasi publik bukan memenangkan perdebatan, melainkan membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
