JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menilai salah satu persoalan mendasar yang membuat petani belum benar-benar menikmati hasil kerja kerasnya adalah panjangnya mata rantai distribusi pangan. Menurutnya, keuntungan terbesar justru selama ini lebih banyak dinikmati para perantara, sementara petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen hanya memperoleh porsi yang jauh lebih kecil.
Untuk memutus persoalan tersebut, pemerintah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diproyeksikan menjadi penghubung langsung antara petani dan pasar, sekaligus berperan sebagai pembeli siaga (offtaker) hasil pertanian.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Presiden menggambarkan bagaimana hasil pertanian selama ini harus melewati banyak tahapan sebelum sampai ke tangan konsumen. Menurutnya, setiap mata rantai distribusi mengambil keuntungan sehingga harga di tingkat konsumen terus meningkat, sedangkan harga yang diterima petani tetap rendah.
“Kalau kita lihat selama ini, petani jual ke pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul ke distributor. Distributor ke sub-distributor. Sub-distributor ke pedagang grosir. Pedagang grosir ke pedagang ritel. Satu, dua, tiga, empat, lima pihak baru ke konsumen,” ujar Prabowo.
Mengacu pada hasil kajian Kementerian Pertanian, Presiden menyebut keuntungan yang dinikmati para perantara dalam rantai distribusi pangan mencapai kisaran 30 hingga 40 persen. Nilai tersebut diperkirakan setara sekitar Rp313 triliun.
“Keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen. Jadi diperhitungkan Rp313 triliun,” katanya.
Prabowo menilai kondisi tersebut menyebabkan distribusi keuntungan menjadi tidak seimbang. Petani yang menghasilkan komoditas justru hanya memperoleh sebagian kecil nilai ekonomi, sementara masyarakat juga harus membeli bahan pangan dengan harga lebih tinggi.
“Yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh middlemen. Sulit untuk ada kemakmuran,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah menempatkan KDMP sebagai instrumen untuk memperpendek jalur distribusi sekaligus menjaga keseimbangan harga di tingkat petani maupun konsumen.
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, koperasi hanya akan mengambil margin keuntungan sekitar lima persen. Angka tersebut dinilai cukup untuk membiayai operasional tanpa membebani petani maupun masyarakat.
“Saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup. Berarti sisanya bisa dinikmati petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ujar Prabowo.
Presiden optimistis kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperbesar perputaran uang di masyarakat. Dengan semakin banyak dana yang beredar di tingkat akar rumput, aktivitas ekonomi diyakini akan tumbuh lebih cepat melalui efek berganda.
“Kalau Rp250 triliun beredar di rakyat, itu ada istilah para ekonom ajarkan kepada saya, velocity of money. Kalau satu rupiah beredar di masyarakat, kegiatan ekonomi yang ditimbulkan bisa dua, tiga sampai empat kali lipat,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
