JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali menghadapi persoalan klasik: uang negara yang semestinya membantu masyarakat yang membutuhkan ternyata masih bisa dinikmati kelompok ekonomi atas.
Pemerintah kini mengkaji pembatasan penyaluran subsidi Pertalite, setelah menemukan bahwa masyarakat yang masuk kelompok ekonomi mampu masih dapat mengakses BBM bersubsidi tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah menghentikan atau membatasi akses subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Pembahasan mengenai skema tersebut dilakukan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
“Jadi kami membahas kemungkinan pembatasan Pertalite untuk kalangan atas, mungkin desil 9 dan 10, sehingga (beban subsidi) bisa dikurangi,” kata Purbaya seusai menggelar rapat tertutup dengan Bahlil di kantornya, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan sistem aplikasi yang disiapkan Pertamina untuk menjalankan pembatasan tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan kapan kebijakan pembatasan Pertalite akan mulai diberlakukan.
Bahlil menilai pembatasan subsidi diperlukan untuk menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini masih terjadi.
Menurut dia, persoalannya bukan hanya soal siapa yang membeli Pertalite, tetapi juga kendaraan yang digunakan. Pemerintah menilai kendaraan dengan kategori mewah tidak semestinya menggunakan BBM yang sebagian biayanya ditanggung negara.
Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan menyinggung penggunaan kendaraan premium seperti BMW dan Mercedes-Benz yang masih berpotensi mengakses BBM bersubsidi.
“Jadi terkait dengan pembatasan itu kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa BBM bersubsidi,” ucapnya.
Dengan demikian, pemerintah tampaknya tidak hanya akan melihat kemampuan ekonomi pemilik kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik kendaraan sebagai salah satu dasar pembatasan.
Rencana tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan subsidi Pertalite bukan semata-mata menyangkut besarnya anggaran negara, tetapi juga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Jika kelompok masyarakat mampu masih dapat menikmati harga BBM yang disubsidi pemerintah, maka beban subsidi yang seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan berpotensi terus membesar.
Pemerintah kini masih menggodok skema pembatasan tersebut, termasuk kemungkinan penerapan berbasis sistem digital. Kepastian mengenai mekanisme dan waktu pelaksanaannya masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut. [*] Disarikan dari sumber berita media daring