SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pembangunan jalan tol yang terus berkembang di Kabupaten Sleman bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memperlancar konektivitas, tetapi di sisi lain berpotensi mendorong lonjakan kendaraan di ruas-ruas jalan yang tidak diimbangi transportasi publik memadai.
Pemkab Sleman memilih tidak menunggu kemacetan menjadi persoalan serius. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah menghadirkan angkutan massal bernama Trans Sembada yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, mengatakan gagasan tersebut pada awalnya berkaitan dengan rencana pengambilalihan pengelolaan Trans Jogja Trayek 14 oleh Pemkab Sleman.
“Sebenarnya pemicu awal utamanya itu, berkaitan adanya permasalahan jalur Trans Jogja 14. Dari Pemda DIY, dari pemerintah provinsi menghendaki itu diambil alih oleh Sleman,” kata Heri, Sabtu (5/9/2026).
Namun, menurut Heri, persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi kebutuhan untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih luas. Pengambilalihan satu trayek dinilai tidak cukup jika Sleman ingin mengantisipasi perubahan pola lalu lintas yang dipicu pembangunan berbagai infrastruktur, termasuk jalan tol.
Pemkab Sleman pun mulai menyiapkan konsep transportasi massal yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
“Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, besok jadi kayak Jakarta macet dan sebagainya kan akan lebih parah. Sehingga, perlu pemikiran yang lebih komprehensif lagi, ya berarti solusi kalau biar tidak macet memang angkutan massal itu menjadi salah satu pilihan,” ujarnya.
Pada awalnya, pengalihan pengelolaan sekaligus operasionalisasi Trans Jogja Trayek 14 direncanakan dapat dimulai pada 2027. Tetapi target tersebut kemudian harus dikoreksi setelah Pemkab Sleman melakukan kajian terhadap aspek regulasi dan mekanisme penyediaan layanan.
Skema yang akan digunakan adalah buy the service (BTS) secara penuh dengan menggandeng pihak ketiga sebagai penyedia layanan.
Persoalannya, Sleman belum memiliki BUMD yang secara khusus bergerak di bidang angkutan seperti yang dimiliki pemerintah provinsi. Kondisi tersebut membuat regulasi mengenai tarif menjadi salah satu prasyarat penting sebelum proses pengadaan dan operasional layanan dapat dilaksanakan.
Pemkab Sleman kini harus menyiapkan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Bupati (Perbup) serta Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tarif angkutan.
Proses tersebut diperkirakan berjalan pada 2027. Karena itu, target yang sebelumnya dipatok pada 2027 bergeser dan Trans Sembada ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028.
Mengambil Nama Sembada
Nama Trans Sembada dipilih bukan tanpa alasan. “Sembada” merupakan julukan yang lekat dengan Kabupaten Sleman. Sementara penggunaan kata “Trans” diharapkan mudah dikenali masyarakat karena selama ini warga DIY telah akrab dengan layanan Trans Jogja.
Pada tahap awal, Trans Sembada akan mengambil alih layanan yang selama ini berada dalam jaringan Trans Jogja Trayek 14.
Rute yang disiapkan akan menghubungkan kawasan Pakem hingga wilayah selatan Sleman dan berakhir di kawasan Bandara Adisutjipto.
Dari Terminal Pakem, jalur akan melewati UII dan Pertigaan Besi ke arah timur menuju Nyangking. Perjalanan kemudian berlanjut ke Widodomartani, termasuk kawasan depan Balai Desa Widodomartani, sebelum bergerak ke selatan menuju SMK 1 Depok.
Dari kawasan tersebut, layanan direncanakan melewati Ring Road hingga menuju Bandara Adisutjipto.
Meski diawali dengan mengambil alih satu trayek, Pemkab Sleman tidak ingin Trans Sembada berhenti sebagai pengganti nama atau pengelola baru Trans Jogja Trayek 14.
Ke depan, layanan tersebut dirancang berkembang menjadi jaringan transportasi publik yang lebih terintegrasi.
Trans Sembada diharapkan mampu menghubungkan kawasan-kawasan pusat aktivitas ekonomi dan sejumlah destinasi wisata di Sleman dengan jaringan Trans Jogja.
Dengan konsep tersebut, keberadaan Trans Sembada diarahkan bukan hanya untuk menyediakan pilihan perjalanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Pemkab Sleman menghadapi perubahan mobilitas akibat pertumbuhan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan.
Artinya, ketika jalan tol membawa semakin banyak pergerakan kendaraan ke Sleman, pemerintah daerah berharap masyarakat juga memiliki pilihan angkutan massal yang layak sehingga pertumbuhan mobilitas tidak seluruhnya dibebankan pada kendaraan pribadi. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
