SOLO– Setelah peluncuran organisasi masyarakat (ormas) Garda Jokowi dilakukan beberapa waktu lalu, dilanjutkan dengan pelantikan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP), Senin (1/10/2018) malam, di Solo. Langkah tersebut diteruskan dengan pembentukan pengurus di tingkat provinsi atau DPD di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Umum Garda Jokowi, Antasari Azhar, Garda Jokowi langsung bergerak dengan target pemenangan Capres Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 mendatang. Untuk itu, pihaknya tancap gas dengan pembentukan pengurus Garda Jokowi di tingkat Kabupaten/ Kota.
“Ini kan relawan, semacam ad hoc. Kami merupakan gerakan sosial untuk mengantar sampai Jokowi menjadi presiden. Maka kami akan fokus bekerja khususnya di sejumlah daerah yang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu menjadi kantong kekalahan Jokowi. Kami sudah memetakan di Sumatera ada beberapa titik, begitu juga di Jawa. Dan kita fokuskan bagaimana agar di daerah-daerah ini nantinya Pak Jokowi bisa menang,” tandasnya.
Namun demikian, Antasari berpesan agar upaya penggiringan masyarakat untuk memilih Jokowi nantinya tidak sampai menimbulkan gesekan di arus bawah.
“Untuk itu kami meminta para relawan Garda Jokowi untuk menahan diri dan tidak terpancing keributan. Ini namanya konsentasi, ada berhadapan, ada menang ada kalah. Dan ini saya minta relawan Jokowi untuk bersabar saling menghormati. Pun dengan sesama relawan Jokowi yang lain jangan sampai ada benturan. Nantinya akan koordinasi, karena kebetulan saya juga diangkat oleh 50 relawan di Jakarta untuk menaungi mereka,” imbuhnya.
Selanjutnya, Antasari akan berkeliling ke daerah-daerah untuk melantik pengurus ditingkat provinsi diantaranya Palembang, Palangkaraya, Manado, Kepri, Papua dan Semarang.
“Nanti DPD akan ditugaskan membentuk DPC di kabupaten-kabupaten. Dan setelah terbentuk mereka akan bekerja secara kongkret. Salah satunya melalui kerja sosial membantu masyarakat. Saya juga tekankan agar Garda Jokowi memperbanyak kerja sosial, kami akan hadir bagi masyarakat di saat yang lain tidak ada. Kami ingin masyarakat terbantu keadilannya, bantuan hukum, terbantu kesejahteraannya,” tandasnya. Triawati PP
