SUKOHARJO, JOGLOSEMARNEWS.COM -Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sukoharjo Dwi Purnama mengatakan,
masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menuju lebih baik lagi.
“Mengingat, masih dimungkinkan adanya oknum yang melakukan tindakan kurang terpuji atau melukai hati masyarakat,” kata dia.
Selain itu, ada juga hambatan dan gangguan baik secara eksternal maupun internal. Sehingga, ujar dia, sedikit banyak berpengaruh pada wibawa dan citra Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan.
Dia, Senin (29/4/2019) mengatakan, Kantor Pertahanan Sukoharjo melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan penandatanganan pakta integritas, pekan lalu. Pencanangan tersebut dalam rangka komitmen Kantor Pertanahan Sukoharjo menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
“Melakukan pemberantasan korupsi merupakan upaya meningkatkan kinerja. Tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi yang modern, tetapi sudah menjadi keharusan yang utamanya untuk memenuhi ekspektasi dan aspirasi masyarakat, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien,” papar dia.
Penerapan zona integritas ini menurut dia merupakan salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada khususnya.
Menurut dia, pembangunan zona integritas dibangun dengan dua komponen. Yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit dengan melakukan pembangunan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedang komponen hasil merupakan penilaian masyarakat atas hasil pembangunan yaitu indeks persepsi anti korupsi dan indeks kepuasan masyarakat.
Dalam kerangka membangun zona integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo akan melakukan 5 langkah utama. Yakni, komitmen pimpinan dan semua anggota dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan semangat dan visi yang sama, kemudahan layanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi kaum difabel. Aris Arianto
