SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Surat dari Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Sinuhun Paku Bhuwono (PB) XIII Hangabehi yang meminta 14 kerabat untuk mengosongkan tanah dan bangunan keraton yang dipakai, membuat Kangjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger terkejut.
Surat tersebut bernomor 011/PBXIII-KKSH/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Sinuhun PB XIII.
Jika kemarin perwakilan Lembaga Dewan Adat(LDA) yang diwakili juru bicaranya, KP Eddy Wirabhumi, kini giliran KGPH Puger angkat bicara.
Rabu (4/9/2019) kemarin, ia melakukan jumpa pers untuk menyatakan sikapnya. Puger mengaku terkejut mendengar informasi jika perjanjian damai dirinya dengan Sinuhun PB XIII Hangabehi dijadikan salah satu dasar keluarnya surat yang kontrovesial tersebut.
“Lha kok mencatut perjanjian damai saya dengan Sinuhun, memangnya ada kaitan apa? Itu kan sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan poin perjanjian itu,” tanya Gusti Puger.
GBPH Poeger menegaskan, sejak dirinya diminta angkat kaki dari Keraton tahun 2017 silam, dia sudah tak pernah lagi berkegiatan di Keraton, maupun tergabung dalam Ormas atau badan hukum apapun, yang memanfaatkan lahan keraton tanpa izin Raja.
“Sejak 2017 lalu, saya tidak pernah beraktivitas di Keraton. Dan itu bisa dicek. Lagipula saya bukan anggota Ormas atau badan hukum apapun yang dimaksud dalam surat peringatan tersebut,” beber Gusti Puger.
Menurut Poeger, Menkopolhukam, Wiranto sudah menyatakan bahwa konflik keraton sudah selesai dan semua kerabat sudah rukun.
“Lha ini kok masih muncul masalah lagi? Ini jelas tidak menghormati keputusan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Gusti Puger juga menegaskan kalau sampai saat ini, dirinya belum pernah diajak berkomunikasi oleh Sinuhun PB XIII Hangabehi.
“Belum. Sinuhun belum berkomunikasi apapun dengan saya. Ya kalau memang sudah rukun, harusnya bicaranya secara baik-baik, dengan cara kekeluargaan, bukan dengan surat peringatan,” pungkasnya. A Setiawan
