SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah situasi pandemi Covid-19, menghadirkan banyak tantangan bagi pemerintah, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, agar bisa terlaksana tanpa risiko.
Penerapan protokol kesehatan yang mutlak harus diterapkan agar pilkada tidak menjadi klaster baru dalam kasus Covid-19, hingga kemungkinan turunnya tingkat partisipasi, maupun potensi pelanggaran aturan kepemiluan.
Tak hanya mengenai penerapan protokol kesehatan, fenomena hoax atau informasi bohong juga menjadi catatan tersendiri. Hal itu disampaikan Presidium Mafindo, Anita Wahid menyoroti fenomena hoax dalam diskusi bertajuk “Pilkada Serentak Jateng 2020 Aman dan Bergembira Tanpa Provokasi”, yang digelar secara online melalui aplikasi Zoom, Rabu (22/7/20).
Dari penelusuran Mafindo, menjelang Pilkada 2018, produksi hoax tiap bulan selalu lebih dari 60 berita. Bahkan di bulan April mencapai 101 informasi palsu, sementara di Oktober sebanyak 111 informasi palsu. Lainnya di kisaran angka 70 hingga 80 berita palsu.
“Hoax sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Namun saat ini, dengan perkembangan teknologi digital, hoax jadi lebih mudah disebar, jangkauannya luas dan cepat, biayanya murah. Kerap berisi tentang black campaign, atau informasi yang menyerang pihak tertentu. Di Indonesia, isu agama, ras, ideologi paling banyak untuk materi hoax,” jelasnya.
Di dunia politik, hoax kerap digunakan sebagai senjata untuk menyerang kubu lawan. Namun target utama dari penyebaran hoax adalah masyarakat umum, yang akan menerima informasi-informasi palsu tersebut, hingga akhirnya mempercayai berita palsu yang disebarkan menjadi kebenaran.
“Dan pada akhirnya, karena informasi palsu yang terus menerus diterima, akan berubah menjadi kebencian. Dan itu berlangsung tidak hanya sehari-dua hari, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita tahu, efek Pilpres 2014 masih berlangsung hingga sekarang,” tuturnya.
Menurutnya, hoax terus disebarkan dengan tujuan memelihara kebencian, hingga orang tidak bisa berpikir netral dan rasional. “Dampaknya, karena termakan hoax, kita kehilangan makna hidup bersama, persaudaraan terkikis,” tuturnya.
Untuk mengantisipasinya, Anita berharap, agar semua stakeholder bergandeng tangan, mencegah informasi palsu beredar luas di masyarakat.
“Misalnya KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Harus lebih cermat mendengar info yang beredar di masyarakat. Jika menemukan indikasi hoax, segera lakukan klarifikasi. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama. Sebab, hoax yang dibiarkan lebih dari empat jam tanpa klarifikasi, akan sangat susah untuk meluruskannya,” tegasnya.
Stakeholder terkait juga harus selalu mengingatkan masyarakat, bahwa pilkada hanya event sesaat. “Yang lebih penting adalah pascapilkada, bahwa kita semua bersaudara, tetap sedulur, tetap guyub, meskipun berbeda pilihan saat pesta demokrasi. Ini penting, agar pesta demokrasi tidak merusak hubungan antarmanusia, antar teman, dan sebagainya. KIta harus menjaga sisi kemanusiaan kita,” imbuhnya.
Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat menegaskan, pihaknya terus menyosialisasikan terselenggaranya pesta demokrasi yang gembira tanpa dinodai hoax.
“Kita punya kultur adiluhing. Jangan sampai pemilu menjadi semakin liberal, makin mengutamakan kelompok, sehingga proses kontestasi menjadi sangat gaduh,” ujarnya.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi menyiapkan tim Gakkumdu untuk mengantisipasi hoax di media sosial. “Kita akan tindak tegas penyebar berita hoax di media sosial,” tegas Kapolda. Prabowo
