Beranda Edukasi Pendidikan Kemendikbud Bakal Buat Standarisasi Padepokan, Kerja Sama dengan Kemenaker untuk Sertifikasi Peserta...

Kemendikbud Bakal Buat Standarisasi Padepokan, Kerja Sama dengan Kemenaker untuk Sertifikasi Peserta Didik

Aktivitas olahraga bela diri di Padepokan Sangkuraga, Kuningan, Jawa Barat. Foto: TEMPO/Istiqomatul Hayati

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga kebudayaan, salah satunya padepokan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas metode pembelajaran, nilai, hingga publikasi.

Disampaikan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbud, Judi Wahyudin, pendampingan dinilai perlu dilakukan mengingat padepokan adalah salah satu tempat yang membentuk karakter bangsa.

“Kalau mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di sana ada sepuluh obyek pembentukan kebudayaan yang banyak diimplementasikan di padepokan,” kata Judi kepada Tempo, Kamis (7/8/2020) pekan lalu, saat mengunjungi Padepokan Sangkuraga di Desa Sukaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Judi menuturkan, dalam UU Pemajuan Kebudayaan itu, memuat sepuluh obyek pembentukan kebudayaan yang menitikberatkan tradisi lisan. “Bisa petatah petitih, gerak, senirupa, banyak wujudnya tradisi lisan itu. Tapi ada juga yang sifatnya manuskrip walaupun tidak banyak,” ujarnya.

Selain itu, dalam undang-undang itu juga memuat adat istiadat yang mencakup praktik ritualnya, pengetahuan tradisional, pengobatan secara herbal, ilmu perbintangan zaman dulu, arsitektur, hingga soal seni, bahasa, dan olahraga tradisional.

Baca Juga :  ISETH 2024, UMS Berkomitmen pada Pengembangan Teknologi

“Harus diakui memang pembentukan kebudayaan itu sudah lama diterapkan di padepokan,” ujar Judi Wahyudin.

Lebih lanjut Judi menuturkan, dalam mendampingi padepokan, Kemendikbud akan menggandeng Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berkaitan dengan sertifikasi peserta didik padepokan dengan mengatur standardisasi dan kompetensinya.

“Tapi pemerintah sifatnya hanya sebagai fasilitator yang tidak boleh memaksakan kehendak seperti mengubah mode padepokan yang sudah ajeg. Harus diserahkan kepada padepokan itu sendiri, kalau berkenan ya duduk bersama membahas standardisasinya,” ujar Judi.

Sementara itu, Saepul Milah, pemimpin Padepokan Sangkuraga meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada lembaganya. Selama ini, padepokan yang dipimpinnya menampung remaja putus sekolah.

Selain belajar mengaji, para peserta didik di Padepokan Sangkuraga juga diajarkan beragam olahraga bela diri seperti silat Cimande, Menpo Cikalong, Singo Demak, Silektuo Sumatra, karate, boxer, kung fu, taekwondo, muang thai, dan tinju.

“Saya berharap, pemerintah bisa mendampingi padepokan dengan pengajaran Bahasa Inggris dan keterampilan lainnya yang disertifikasi,” kata pria yang disapa santrinya dengan sebutan Kang Muh itu.

Baca Juga :  ISETH 2024, UMS Berkomitmen pada Pengembangan Teknologi

Ia berharap, pendampingan pemerintah nantinya bisa memasukkan kurikulum sekolah formal ke lembaganya. “Sehingga saat santri keluar dari padepokan, ia tidak saja cakap membela diri tapi keterampilan lain dan bisa terpakai di luar,” kata dia.

www.tempo.co