SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan penangananan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah hingga tahun kedua pandemi ini, relatif telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Di satu sisi, angka kasus aktif terus mengalami penurunan dan total vaksinasi yang sudah disuntikkan hingga 22 April 2021 mencapai lebih dari 17,98 juta dosis.
Sementara di sisi lain, kebijakan penangaanan dampak Covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah mampu membuat ekonomi nasional kembali menggeliat.
Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang diterapkan Pemerintah, membuat ekonomi Indonesia diprediksikan rebound di tahun 2021 dengan pertumbuhan dalam kisaran 4,5 sampai dengan 5,3% (YoY).
Demikian ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Media Gathering secara virtual, Jumat (23/4/2021), sebagaimana dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Fakta-fakta tersebut, menurut Airlangga, sejalan dengan berbagai leading indicator yang menunjukkan perbaikan.
“Situasi perekonomian kita sudah relatif memberikan tanda-tanda positif dan proyeksi kita ke arah recovery,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, program vaksinasi dan kebijakan PPKM mikro telah meningkatkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level 93,40% di bulan Maret 2021.
Bersamaan dengan hal itu, stimulus yang dilakukan Pemerintah melalui relaksasi PPnBM di sektor otomotif telah meningkatkan penjualan sebesar 28,2% (YoY) di bulan Maret 2021.
Sedangkan stimulus yang juga dilakukan pada sektor properti, pariwisata dan sektor yang lain diharapkan juga dapat semakin meningkatkan konsumsi di sepanjang tahun 2021.
Selanjutnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur juga semakin ekspansif ke level 53,2% di bulan Maret 2021.
“Dalam tiga bulan terakhir, neraca perdagangan positif didukung oleh ekspor yang tinggi dan investasi yang meningkat,” papar Airlangga lebih lanjut.
Sementara itu, terkait pandemi Covid-19, menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, saat ini parameter Covid-19 Indonesia relatif lebih baik dibandingkan global.
Hal itu terlihat dari tren persentase kasus aktif di Indonesia yang lebih rendah dari global dan kasus sembuh di Indonesia yang juga lebih besar dari global.
Sementara itu dari segi vaksinasi, Indonesia berada di posisi 10 besar dunia dan termasuk empat besar dunia dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin.
Untuk itulah, demi lebih mempercepat peningkatkan herd immunity, Airlangga mengatakan, program vaksinasi terus diakselerasi.
Pembatasan Mobilitas dari India
Sedangkan mengenai perkembangan kebijakan penanganan Covid-19 terkini, tentang third wave di Negara India, Pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk menerapkan pembatasan-pembatasan terkait mobilitas dari India.
Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi WNA yang pernah tinggal dan atau mengunjungi India dalam waktu 14 hari.
Sedangkan bagi WNI yang akan kembali ke Indonesia dan pernah tinggal atau mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari tetap diizinkan masuk dengan protokol kesehatan yang diperketat.
“Indonesia memiliki posisi dan cara penanganan Covid-19 yang tidak sama dengan India. Presiden Joko Widodo memberi arahan agar kita terus waspada,” tambah Menko Airlangga.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus selalu berhati-hati dalam mengamati laju penularan kasus Covid-19.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan menerapkan protokol PPKM Mikro yang sudah terbukti bagus.
“Masyarakat jangan buru-buru melonggarkan standar PPKM Mikro yang sebelumnya sudah ada,” pesannya.
Sementara itu mengenai fenomena mudik Lebaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, berdasarkan fakta selama ini meningkatnya kasus aktif Covid-19 di Indonesia selalu terjadi setelah adanya libur panjang.
Karena itulah, tahun ini diterbitkan peraturan tentang larangan mudik yang diterapkan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021.
Kebijakan larangan mudik tersebut diperkuat dengan tindakan teknis oleh Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito.
Dia menyatakan, penetapan mobilitas masyarakat menggunakan tes SWAB akan diperketat. Mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2021 dan tanggal 18 sampai 24 Mei 2021, hasil tes SWAB yang biasanya berlaku 3 hari, kini berlaku hanya 1 hari.
Sebagaimana arahan dari presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah pandai-pandai memainkan “gas dan rem” dalam penanganan Covid-19 dan mengungkit perekonomian ini, pemerintah salah satunya telah mendorong adanya pembeyaran tunjangaan hari raya (THR).
Pemberian THR tersebut, menurut Airlangga, dapat mengungkit PDB, karena akan meningkatkan daya beli masyarakat.
Dorongan pemerintah untuk membangkitkan ekonomi tak hanya berhenti sampai di sini. Pemerintah dan stakeholder terkait, menurut Airlangga, kini tengah menyiapkan sistem untuk program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).
“Akuntabilitas adalah hal yang penting. Usulan-usulan dari platform yang mendukung Harbolnas ini diterima Pemerintah dan sedang dikaji lebih lanjut. Dalam waktu singkat akan diumumkan,” pungkas Airlangga. Suhamdani
