JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong peningkatan kualitas program Kartu Prakerja dan mengembangkan ekosistem Prakerja yang dalam aktualisasinya melibatkan pihak swasta, termasuk perbankan dan perusahaan layanan keuangan digital sebagai mitra pembayaran.
Program Kartu Prakerja memang mendapat perhatian dari pemerintah, lantaran perannya yang tidak kecil dalam membantu ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ada.
“Program Kartu Prakerja terbukti turut membantu para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech pada webinar Obsession Media Group UMKM Summit 2021 bertema PPKM Outlook 2022, Pasca – PPKM dan Peluang 2022, Sabtu (6/11/2021).
Hasil survei menunjukkan, mayoritas penerima Kartu Prakerja mengatakan bahwa pelatihan tersebut telah mendorong kewirausahaan dan insentif Kartu Prakerja digunakan untuk modal usaha.
Bahkan 17 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur telah berwirausaha. Hal itu menunjukkan bahwa Kartu Prakerja telah efektif meningkatkan keterampilan menjadi wirausaha.
Selain itu, perbankan juga telah turut serta memberikan dukungan dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini, diantaranya dengan memberikan dukungan program restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dapat dinikmati oleh dunia usaha termasuk UMKM.
Berbagai studi menyatakan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Hal itu didukung oleh sejumlah faktor, di antaranya yakni total penduduk yang terbesar ke-4 di dunia, dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 191 juta atau 70,7 persen.
Dari sisi digital user, jumlah pengguna ponsel Indonesia saat ini mencapai 345,3 juta atau 125,6 persen dari populasi dengan penetrasi internet sebesar 73,7 persen dan trafik internet yang mengalami peningkatan 15-20 persen.
“Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital yang kita miliki, diperlukan orkestrasi berbagai inisiatif dan kebijakan melalui penyiapan framework terkait pengembangan ekonomi digital,” lanjut Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Melalui upaya pengembangan ekonomi digital, Menko Airlangga berharap dapat diciptakan banyak terobosan dan inovasi yang mampu menjangkau dan melibatkan semua sektor dan pelaku/penggerak perekonomian nasional, termasuk UMKM.
Pilar Terpenting
Sebagaimana diketahui, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekenomian Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM, pada tahun 2020 UMKM telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60,51 persen atau senilai Rp 9.580 Triliun dengan kemampuan menyerap 96,92 persen dari total tenaga kerja yang ada.
Selain itu, UMKM juga mampu menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi.
Pemerintah juga telah menambah alokasi anggaran khusus bagi UMKM menjadi Rp 96,21 Triliun.
Anggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM.
Di samping itu juga Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.
Tercatat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2021 sebesar Rp 64,35 Triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 33,93 juta.
Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Suhamdani
