JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan Presiden yang meminta para menterinya tidak lagi menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dinilai tidak tegas dan masih ambigu.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai pernyataan Presiden Jokowi itu belum benar-benar menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden.
“Ini masih patut kita pertanyakan bersama. Mengapa karena satu statement dia bersayap. Statement-nya hanya minta menterinya tidak bersuara,” ujar Isnur dalam konferensi pers secara daring, Minggu (10/4/2022).
Dalam pandangannya, Jokowi tidak tegas menyatakan menolak wacana itu.
“Tapi tidak tegas dia menyatakan tidak bersedia, menolak atau dengan tegas menyatakan bahwa ini berbahaya dan ini bertentangan dengan konstitusi,” lanjut dia.
Isnur menuturkan, Jokowi sudah bilang menghormati konstitusi, tetapi ada gerakan di bawahnya yang mendorong perubahan konstitusi.
“Jadi ada tafsir di sana harus dilihat ketika berlangsung rencana-rencana itu menjadi dilegitimasi,” ujar Isnur.
Dia menilai, banyak pernyataan Jokowi tidak dapat dipegang karena sering kali berubah. Misalnya, ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu, Jokowi mengaku tidak ingin menjadi Presiden. Begitu juga pernyataan Jokowi ingin memperkuat KPK.
“Kita patut bertanya dan YLBHI dan LBH penting bersuara mewakili atau menyatakan kegelishan yang ada di masyarakat. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Isnur.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi meminta anak buahnya untuk tak lagi mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024 yang berbuah dan mengarah ke perpanjangan jabatannya untuk ketiga kalinya. Dia dengan tegas memerintahkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.
Jokowi juga menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Dia memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.
Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegur menterinya karena tak memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait naiknya harga minyak goreng dan Pertamax. Terlebih, kenaikan harga minyak goreng sudah berbulan-bulan.
Dia menekankan pentingnya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jokowi tak ingin masyarakat menganggap pemerintah tak berbuat apa-apa karena tak ada penjelasan dan komunikasi dari menteri terkait.
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati memandang bahwa Presiden Jokowi ingin menterinya benar-benar fokus bekerja.
“Saya menangkap pernyataan presiden itu konteksnya adalah meminta para menteri untuk fokus bekerja, sehingga para menteri tidak perlu berbicara soal wacana 3 periode. Tapi sebetulnya presiden bisa lebih tegas lagi kalau ingin wacana 3 periode ini betul-betul dihentikan, presiden bisa menyatakan bahwa dia hanya akan menjabat sampai Oktober 2024 dan tidak akan menambah masa jabatan lagi,” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (7/4/2022).
Menurut Khoirunnisa, pernyataan Presiden Jokowi ini jauh lebih tegas dari sebelumnya terkait penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
“Untuk lebih tegas sebetulnya presiden bisa menegur langsung menterinya yang beberapa waktu lalu mengeluarkan wacana 3 periode dan ada pernyataan langsung dari presiden bahwa dia hanya akan menjabat sampai 2024 saja,” kata dia.
“Kalau dari videonya marahnya presiden ini lebih ke performa menterinya. Karena di video ini meminta menteri kerja serius,” sambung Khoirunnisa.
Dia enggan berspekulasi bahwa ini mengarah ke arah reshuffle kabinet. Namun, teguran Presiden Jokowi ini lebih kepada menyoroti masalah kinerja menterinya.
“Soal reshuffle, karena ini hak prerogative presiden bisa jadi performa menteri menjadi pertimbangan presiden untuk melakukan reshuffle,” kata Khoirunnisa.
Senada, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, memandang ada dua hal yang ingin disampaikan Presiden Jokowi ke publik. Yang pertama adalah ingin menunjukkan secara tegas bahwa isu penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh para menterinya adalah sebuah hal yang tidak baik.
“Tentu saja tidak bagus untuk citra politik pemerintah karena konstitusi dua periode dan Pemilu sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR tanggal 14 Februari 2024. Kalau pun ide itu berlanjut, itu bukan wilayah pemerintah lagi tapi MPR. Apakah MPR mau amandemen atau tidak. Jadi Presiden ingin membuat garis pembatas terkait isu itu. Supaya pejabat publik tidak terlibat,” kata dia Kepada Liputan6.com, Kamis (7/4/2022).
Yang kedua, menegaskan lagi bahwa posisinya bukan untuk mendorong adanya penundaan Pemilu 2024 ataupun menolak. Karena bola isu ini bukan berada di ranah pemerintah.
“Beliau ada di tengah, beliau taat konstitusi dan beliau juga siap jika konstitusi diubah. Saya kira dua hal itu bisa dipahami dari pernyataan yang kemarin. Pemerintah setop tidak ikut-ikutan, kalau MPR lanjut jadi urusan MPR,” kata Abbas.
Sikap Para Menteri
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto salah satunya yang sempat mengaungkan wacana ini. Menurut dia, apa yang disampaikan atasannya tersebut terkait Pemilu sudah jelas.
“Itu saya rasa, itu sudah jelas,” kata pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Airlangga menegaskan, tak perlu lagi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Ibarat rancangan undang-undang, hal tersebut sudah jelas dan terang benderang.
“Kalau di dalam RUU itu, normanya jelas. Penjelasannya tidak perlu,” kata dia.
Sementara, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan patuh dengan perintah Presiden Joko Widodo, yang meminta para menteri tidak lagi membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Kemarin (6/4/2022), Jokowi menegur jajaran menterinya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,” kata Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, Kamis (7/4/2022).
Menurut Jodi, Menko Luhut sekarang tetap bekerja seperti biasanya. Luhut ditugaskan Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya ini sesuai perintah Presiden Jokowi, yaitu fokus menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin,” bebernya.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta masyarakat menghentikan polemik perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, Presiden Jokowi sudah tegas mengatakan akan mematuhi konstitusi yang berlaku.
“Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/4/2022). #liputan6
