JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menjelang demontrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Senin (11/4/2022), Instagram maupun WhatsApp milik Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM diretas.
Terkait dengan peretasan tersebut, spontan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Johnny Gerard Plate memastikan itu bukanlah ulah pemerintah.
“Pemerintah tak pernah melakukan peretasan, nggak ada tuh peretasan,” kata Johnny di Rumah Dinas Kominfo, Minggu (10/4/2022).
Johnny pun tak menampik pemerintah selalu dituding menjadi dalang di balik peretasan tiap kali ada agenda-agenda unjuk rasa. Padahal, tugas pemerintah adalah menjaga agar masyarakat terhindar dari serangan siber.
“Kalau cari gampangnya, pemerintah yang sering dituduh, apalagi agenda-agenda atau event-event seperti ini,” ujar dia.
Jhonny mengatakan, ia sendiri berkomitmen pada kebebasan pers, kebebesan berekspresi serta berpendapat.
“Semua yang menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara itu dijaga dengan baik,” ucapnya.
Dalam hal ini, dia mengingatkan serangan siber hampir setiap detik dialami semua orang/ Karena itu, user atau pengguna diharapkan meningkatkan keamanan supaya terhindar dari peretasan.
“Serangan siber itu terjadi terus-menerus sehingga kita juga harus menjaga agar selalu ganti pasword kita dan jaga platform sistem penyelenggara elektronik menjaga enkripsinya dengan baik,” jelas Menkominfo.
Jhonny juga menyatakan bahwa pendekatan dialogis dalam menyampaikan aspirasi lebih baik ketimbang harus turun ke jalan atau demo 11 April 2022.
“Apabila masih ada sebagian masyarakat yang belum yakin (terhadap perpanjangan masa jabatan) yang disampaikan presiden itu bisa dikomunikasikan. Dan saya bersedia untuk menjembatani agar itu bisa dikomunikasikan dan dibicarakan,” lanjut Johnny G Plate.
Johnny kembali menerangkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Selasa (5/4/2022).
Ada beberapa hal yang disampaikan antara lain meminta Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi membicarakan berkaitan dengan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bahaya Post Truth
Johnny meminta masyarakat waspada terhadap bahaya post truth menjelang aksi unjuk rasa pada 11 April 2022.
“Jangan ada hoaks, jangan ada dis informasi, jangan ada mis informasi yang diedarkan di produksi dan diedarkan di ruang-ruang digital,” kata Johnny.
Johnny G Plate menerangkan, post truth adalah kebohongan yang disebarkan secara berulang-ulang seolah-olah dianggap benar. Karena itu, masyarakat diharapkan bijak dalam menerima setiap informasi yang beredar di media sosial.
“Kita jaga sama-sama yah. Itu Sekali lagi saya sampaikan ini dengan harapan jangan sampai ada itu yang disebut dengan post truth, post truth nya itu hoaks yang disebarkan berulang-ulang kali yang bisa dianggap sebagai kebenaran,” ujar dia.
Dalam hal ini, tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai amanat undang-undang membersihkan pesan-pesan hoax yang masuk ke dalam ruang-ruang digital. Dia mengingatkan, kebebasan berkespresi haruslah sejalan dengan undang-undang.
“Kita boleh berfikir soft safety anaslisis yang rumit tapi sejalan dengan undang-undang yaitu menjadi bagian edukasi kepada masyarakat. Sementara menyebarkan hoax itu sudah melanggar undang-undang bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia,” ujar dia.
Johnny menyebut, Kominfo tak henti-henti melakukan patroli siber untuk menghalau informasi hoaks yang beredar di tengah-tengah masyarakat.
“Patroli siber kan 7 kali 24 jam 365 hari setahun, patroli siber itu nonstop memang harus kalau tidak ruang siber kita hancur lah,” ujar dia.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada pemerintah agar tidak menghalang-halangi aksi unjuk rasa yang bakal dilakukan BEM Seluruh Indonesia (SI) dan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta pada, Senin 11 April 2022 besok.
“Kepada pemerintah dan seluruh pihak agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi kelompok mahasiswa atau peserta unjuk rasa,” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu (10/4/2022).
“Yang akan datang ke Jakarta, yang akan datang dari berbagai daerah agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik,” dia menambahkan.
Anwar menilai bahwa aksi 11 April nanti turut membawa sejumlah tuntutan yang penting untuk diperhatikan pemerintah. Di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan pemilu 2024.
Termasuk, mendesak pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang- barang pokok bagi masyarakat. Serta menuntut dibatalkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. #liputan6
