JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meski sudah disorot dan ditolak sana sini, niat pemerintah ngotot mengimpor beras tetap tak bisa dibendung.
Faktanya, 200.000 ton beras milik Bulog yang sebelumnya menjadi cadangan di luar negeri telah tiba di Indonesia.
Beras impor itu didatangkan ke Indonesia diklaim untuk cadangan beras pemerintah.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas juga menyebut ratusan ribu ton beras tersebut masuk ke dalam negeri untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang berkurang banyak pasca operasi pasar yang dilakukan Bulog.
Zulhas menyebut masih ada 300 ribu ton lagi cadangan beras yang dicadangkan di luar negeri.
“Sebagian dari impor, 200 ribu, sudah datang. Jadi biar tidak simpang siur. Yang mau impor itu tidak ada. Presiden, Kabulog, saya, dan Kabapanas Arief tidak ada yang ingin impor, jika produksi kita cukup. Buat apa kita impor, jika berasnya ada,” kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (16/12/2022).
Zulhas menerangkan data dari Kementrian Pertanian memang menunjukkan beras di dalam negeri sedang surplus.
Tetapi, karena harga beras terus meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp 10.000 per liter, akhirnya Bulog memutuskan untuk melakukan operasi pasar dengan harga Rp 8.300.
“Terus digelontorkan, karena itu stoknya bulog berkurang banyak. Karena itu musti cari, kalau kurang kan confidence pasar terganggu,” kata politikus PAN itu.
Demi menghindari kenaikan harga akibat stok beras di Bulog yang menipis, Zulhas memutuskan memasukan cadangan beras dari luar negeri.
“Kami tidak mau, karena beras ini kan makanan pokok di Indonesia. Kami sudah tiga kali enam hari mencoba mencari tapi tidak dapat. Jadi kami putuskan impor, untuk menambah cadangan Bulog sebanyak 500.000. Ini yang baru datang 200.000,” kata Zulhas.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi juga menyebut untuk memenuhi CBP diperlukan cadangan beras sebanyak 514 ribu ton.
Arief mengatakan pihaknya masih mengharapkan CBP dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri dan akan ditambah melalui impor jika kurang.
“Jadi Pak Presiden perintahnya kita nggak boleh kekurangan, jadi disiapkan aja. Kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog. Kita taruh 200 ribu ton dulu (di luar negeri), kalau diperlukan masuk, ya masuk, jadi tidak tergesa-gesa,” kata Arief.
Lebih lanjut, Arief menyebut 200 ribu ton beras yang berada di luar negeri itu memiliki nilai Rp 9.000 per kilogram. Ia sebelumnya mewanti-wanti agar cadangan beras itu tidak bocor ke pasar agar tidak mengacaukan stabilitas harga.
Disambut Penolakan
Sementara, impor beras itu langsung disambut penolakan dari berbagai kalangan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menolak keras impor beras yang dilakukan pemerintah.
Selain dinilai belum mendesak, kebijakan mendatangkan beras dari luar dinilai hanya akan menjatuhkan harga panen petani. Karenanya ia menolak keras impor beras dan jika nekat maka jangan sampai masuk ke Jateng serta Sragen.
“Kami Wakil Ketua Komisi C dari partai Gerindra konsisten bahwa impor beras sebaiknya kita tolak. Karena apa, masyarakat kita khususnya Sragen selalu melimpah produksi berasnya. Kalau panen raya bahkan harga malah selalu anjlok. Mengapa masih mau impor,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , saat menggelar sosialisasi demokrasi di Putatan, Kroyo, Karangmalang, Sragen, Selasa (14/12/2022) malam.
Legislator asal Dapil Sragen, Karanganyar, Jateng itu meminta sebaiknya kebijakan impor dikaji lebih dulu.
Pemerintah tak perlu buru-buru lantaran realita di lapangan, sebenarnya produksi pangan dirasa cukup melimpah. Terlebih di Sragen dan Jateng, selama ini notabene menjadi lumbung pangan nasional dengan produksi surplus.
Ia memandang kehadiran beras impor justru hanya akan menjadi mimpi buruk bagi petani.
Sebab hadirnya beras luar itu otomatis akan menurunkan harga beras di pasaran yang imbasnya akan membuat harga panen gabah petani ikut anjlok.
“Jangan sampai ketika masyarakat panen justru pemerintah malah impor. Harus dikaji bener, jangan buru-buru. Syukur tidak dilakukan agar harga gabah petani juga sesuai harapan,” urainya.
Lebih lanjut, Sriyanto menyampaikan kebijakan impor sesungguhnya juga bertentangan dengan semangat pemerintah yang selalu menggembar-gemborkan swasembada pangan.
Ia justru curiga, kengototan untuk impor beras itu mengindikasikan ada motif lain dari kepentingan pihak tertentu yang ingin memanfaatkan keuntungan saja.
“Katanya indonesia sandang pangan melimpah, katanya pingin swasembada pangan. Tapi kok malah dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Ini yang patut kita curigai tujuannya apa. Jangan sampai ini karena rente, karena kepentingan oknum oknum tertentu. Karena kalau impor mungkin ada untungnya besar. Ini yang bahaya apa lagi ini saat saat tahun politik seperti ini tentunya kita harus waspada,” tegasnya.
Terlebih dari kelilingnya di wilayah Sragen, hampir setiap pekan masyarakat petani selalu mengeluh harga gabah jatuh saat panen raya.
Menurutnya, ada hal yang sebenarnya justru lebih mendesak dipikirkan pemerintah. Yakni bagaimana meningkatkan ketersediaan pupuk dan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.
“Jangan sampai kartu tani malah menyengsarakan petani. Mau dibikin sistem kartu wong faktanya jatah pupuknya malah makin sedikit. Malah kasihan petani. Justru yang mendesak dipikirkan itu bagaimana pupuk subsidi itu ditambah dan harus merata,” tegasnya.
Ditambahkan, seandainya terpaksa nekat mengimpor, distribusinya diminta tidak masuk ke Jateng dan Sragen.
“Kalau mau nyebar beras impor tentunya harus di daerah- daerah yang membutuhkan. Jangan untuk Jawa Tengah apalagi Sragen yang jadi lumbung pangan. Jadi jangan di gebyah uyah,” pungkasnya.
Senada, anggota DPR RI Dapil Jateng IV, Luluk Nur Hamidah juga menolak impor beras.
Selain belum detail data dan peruntukannya di kementerian, impor dinilai akan berimbas buruk terhadap harga beras di lapangan yang dikhawatirkan akan membuat harga panen raya tingkat petani merosot. (Wardoyo/Tempo.co)
