WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jumlah kios pupuk lengkap atau KPL di Wonogiri terbilang masih minim. Namun demikian KPL dituntut mampu mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani secara merata.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan Pangan) Wonogiri Giyanto mengatakan, terdapat 173 unit KPL yang tersebar di seluruh penjuru Wonogiri. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 294 desa/kelurahan.
Akibatnya sejumlah KPL harus mengampu beberapa desa/kelurahan sekaligus.
“Memang begitu ada beberapa KPL mengampu sejumlah desa/kelurahan sekaligus. Tantangannya memang seperti itu, dan tetap harus mendistribusikan pupuk bersubsidi secara merata,” ungkap Giyanto, Senin (6/2/2023).
Dia membeberkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 di Wonogiri sebagai berikut. Urea sebanyak 30.000 ton, NPK 21.000 ton, NPK untuk kakao 220 ton.
Sedangkan harga eceran tertinggi atau HET Urea adalah Rp2.250 perkilogram, HET NPK Rp2.300 perkilogram dan HET NPK untuk kakao Rp3.300 perkilogram.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Wonogiri Baroto Eko Pujanto mengatakan, saat ini hanya ada dua jenis pupuk bersubsidi.
“Hanya ada dua jenis pupuk bersubsidi, yaitu Urea dan NPK. Khusus NPK dibagi menjadi NPK yang umum dan NPK untuk kakao ,” terang Baroto Eko Pujanto.
Selain itu mulai tahun ini hanya ada sembilan tanaman yang dapat pupuk bersubsidi. Yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.
“Syarat mendapatkan pupuk bersubsidi adalah memiliki lahan dengan luas di bawah dua hektare, jika lebih dari dua hektare tidak bisa mendapatkan,” beber Baroto.
Pada 2023, semua proses penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Ini menyusul penyusunan kuota pupuk bersubsidi tidak menggunakan skema Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) lagi, melainkan menggunakan e-Alokasi.
Adapun jumlah petani di Kabupaten Wonogiri sebanyak 172.265 orang. Khusus kartu tani yang digunakan saat ini mencapai 111.220 unit.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindag dan UMKM) Wonogiri Wahyu Widayati menuturkan, KPL harus punya stok minimal untuk kebutuhan satu pekan. Sedangkan distributor pupuk bersubsidi harus punya stok minimal untuk kebutuhan dua pekan.
VP Region 3B PT Pupuk Indonesia Antonius Yudhi, menambahkan, akan menjalankan penugasan terkait alokasi. Pihaknya tetap berkomitmen untuk menyediakan pupuk bersubsidi.
“Secara prinsip kami akan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan,” tutur Antonius Yudhi. Aris Arianto
