JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – PDIP menuding pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cerminan neo-Orde Baru masa sekarang.
Hal itu dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Karena itulah, dia meminta seluruh partai politik pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bersatu menghadapi mereka berdua.
“Terus bergerak, Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminan Neo-Orde Baru masa kini,” ujar Djarot lewat keterangannya, Sabtu, (4/11/2023).
Dia berkata bahwa kemenangan dimulai dari rakyat yang memfokuskan pergerakan di akar rumput atau lingkup paling bawah.
Djarot turut menyinggung kasus penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
“Rakyat bereaksi keras atas mobilisasi aparat dengan melakukan penurunan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD,” ujarnya.
Di samping itu, dia menyindir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres yang membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres.
Djarot menyebut spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tak ada tempat untuk pihak yang memiliki ambisi kekuasaan dan cinta terhadap keponakan hingga MK pun dikebiri.
“Kini kekuatan moral lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar-Mahfud MD, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga,” kata Djarot.
Saat ini, Majelis Kehormatan MK tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.
Djarot mengatakan PDIP percaya kepada integritas majelis itu.
Kata dia, lembaga itu mengedepankan sikap kenegarawanan.
Tuding Pemerintah Menekan Parpol
Sebelumnya, Djarot menuding pemerintah melakukan intervensi atau menekan partai politik agar bisa membuka peluang Gibran menjadi cawapres.
Tudingan itu disampaikan Djarot dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (1/11/2023).
“Katanya, pemerintah tidak intervensi,” kata Djarot.
“Memang intervensi?” tanya jurnalis Budiman Tanuredjo yang menjadi pembawa acara.
“Bukti-bukti menunjukkan seperti itu,” jawab Djarot.
Politikus PDIP itu menduga pemerintah menggunakan instrumen negara untuk menekan ketua umum parpol.
Akan tetapi, dia tak menyebutkan siapa ketua umum yang dimaksudnya.
Dia juga menyinggung sosok “Pak Lurah” yang dianggapnya melakukan intervensi.
“Dari apa yang saya baca misalnya, seorang Mensesneg menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobi menekan ketum ketum partai. Ini terjadi,” katanya.
Kartu Truf Sudah Dipegang
Beberapa waktu lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan adanya tekanan politik demi membuka jalan bagi Gibran.
Selain itu, Hasto menyebut proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan politik.
“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (29/10/2023).
Dia turut menyinggung kartu truf ketua umum partai politik yang telah dipegang.
“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang,” ujar Hasto.
“Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” kata dia menambahkan.
