JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diterpa persoalan serius. Setelah berbagai polemik yang mewarnai pelaksanaannya, kini Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga melibatkan oknum tertentu.
Temuan tersebut muncul dalam proses evaluasi menyeluruh yang tengah dilakukan BGN terhadap tata kelola program nasional tersebut. Dugaan praktik itu dinilai menggeser orientasi program dari tujuan utama memberikan layanan gizi kepada siswa menjadi perebutan pengelolaan titik dapur yang berpotensi menghasilkan keuntungan dari insentif pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya transaksi titik SPPG yang diduga dilakukan demi memperoleh akses terhadap insentif operasional harian yang nilainya cukup besar.
“Yang kemarin-kemarin itu kan ya mungkin teman-teman sudah tahulah ya, ada jual beli titik sehingga yang menjadi fokus itu SPPG-nya (bukan siswa penerima manfaat),” kata Agustina dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Agustina, kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan fokus dalam pelaksanaan program. Padahal, sasaran utama MBG adalah memastikan kebutuhan gizi peserta didik terpenuhi secara optimal.
Selain menyoroti dugaan praktik jual beli titik, BGN juga mengevaluasi sejumlah kebijakan teknis yang diterapkan sebelumnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perubahan standar luas dapur SPPG yang sempat diperkecil dari 400 meter persegi menjadi hanya 150 meter persegi.
Kebijakan itu dinilai berdampak terhadap kemampuan dapur dalam menjaga kualitas produksi makanan. Banyak dapur mitra yang akhirnya dianggap tidak lagi memenuhi standar ideal untuk melayani kebutuhan program dalam skala besar.
“Nah itu kan yang seperti itu menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik. Nah itu Mas ya, memang harus pelan-pelan dicek satu per satu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari langkah pembenahan, BGN kini menghentikan sementara akses pendaftaran dapur baru melalui Portal Mitra. Penutupan tersebut dilakukan untuk memperketat pengawasan dan mencegah munculnya penyalahgunaan sistem.
“Ada beberapa aplikasi yang digunakan di BGN, ada Portal Mitra, kami sudah tutup. Jadi Portal Mitranya kami tutup, artinya tidak ada lagi bisa orang akses untuk dapur baru. Kita mengawasinya by system nih,” tegas Agustina.
BGN juga menerapkan kebijakan baru terkait penyaluran dana operasional selama masa libur sekolah. Dana insentif untuk SPPG tidak akan dikirim ke virtual account dapur selama periode tersebut, sehingga aktivitas operasional otomatis berhenti.
Langkah itu diambil untuk menutup peluang terjadinya pelaporan kegiatan yang tidak sesuai kondisi lapangan demi memperoleh insentif harian.
“Gimana caranya supaya mereka virtual account-nya tidak kami kirimin? Jadi supaya mereka tidak bisa operasional kan karena uangnya tidak kami top-up,” kata Agustina.
Ia menambahkan, mekanisme berbasis sistem dipilih agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif tanpa harus memeriksa satu per satu puluhan ribu dapur yang tersebar di berbagai daerah.
“Jadi dengan kita tidak mengirimkan top-up di dalam virtual account itu, otomatis SPPG tidak bisa beroperasional. Bukan pengawasan kita yang nanti akan ngecek satu-satu ‘bener enggak beroperasi’, enggak. Tapi dengan sistem yang ada,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
