JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kabinet Merah Putih belum genap berusia dua tahun, tetapi susunan pejabat di dalamnya sudah enam kali mengalami perubahan. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto kembali mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Pergantian tersebut dilakukan pada 14 September 2026. Purbaya tercatat baru sekitar satu tahun menduduki kursi Menteri Keuangan setelah sebelumnya menggantikan Sri Mulyani.
Jika dihitung sejak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024, perubahan komposisi kabinet telah berlangsung berulang kali. Tidak semuanya berupa pencopotan menteri, karena sebagian perubahan terjadi akibat pembentukan atau restrukturisasi lembaga pemerintahan.
Kondisi itu membuat perjalanan Kabinet Merah Putih dalam periode awal pemerintahan Prabowo diwarnai cukup banyak pergantian personel. Berikut rangkaian perubahan tersebut:
Reshuffle Pertama: Februari 2025
Perombakan pertama terjadi pada 19 Februari 2025. Hanya sekitar empat bulan setelah pemerintahan baru berjalan, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro.
Satryo digantikan Brian Yuliarto untuk menduduki posisi yang sama.
Reshuffle Kedua: September 2025
Belum genap setahun sejak reshuffle pertama, Prabowo kembali merombak kabinet pada 8 September 2025.
Lima menteri saat itu dicopot dari jabatannya, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Dalam perombakan tersebut, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Mukhtarudin dipercaya menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Menteri Koperasi.
Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Reshuffle Ketiga: September 2025
Perubahan belum berhenti. Hanya berselang sekitar sepekan, tepatnya 17 September 2025, Prabowo kembali melakukan perombakan.
Kali ini, salah satu nama yang dicopot adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pergantian tersebut berlangsung setelah Immanuel Ebenezer terseret kasus dugaan korupsi.
Selain itu, terjadi perubahan pada posisi Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, serta Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto.
Dalam pelantikan pada hari yang sama, Prabowo menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Afriansyah Noor dipercaya menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Prabowo juga mengisi sejumlah jabatan lain, antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sonny Sanjaya dan Naniek Sudaryati Deyang, serta Kepala LKPP Sarah Sadiqa.
Ahmad Dofiri ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Polri. Sementara posisi Kepala Staf Kepresidenan dipercayakan kepada Muhammad Qodari.
Reshuffle Keempat: Oktober 2025
Perubahan kembali terjadi pada 8 Oktober 2025. Kali ini, bukan hanya pergantian pejabat lama, Prabowo juga memperluas struktur pemerintahan dengan menambahkan sejumlah jabatan.
Di antaranya adalah Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, serta dua Asisten Khusus Presiden.
Akhmad Wiyagus ditunjuk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan.
Sementara Dirgayuza Setiawan dipercaya menjadi Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, sedangkan Agung Gumilar menduduki posisi Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.
Pada momentum yang sama, Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan Velix Vernando Wanggai sebagai ketuanya.
Reshuffle Kelima: April 2026
Perubahan susunan pemerintahan berlanjut pada 27 April 2026. Prabowo kembali melakukan pergantian pejabat, termasuk pada posisi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Hanif Faisol Nurofiq yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut kemudian bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kursi Menteri Lingkungan Hidup selanjutnya ditempati Mohammad Jumhur Hidayat.
Perombakan juga menyentuh sejumlah posisi strategis di lingkungan Istana.
Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sementara posisi Kepala Staf Kepresidenan kemudian diisi Dudung Abdurachman.
Angga Raka Prabowo yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah tetap berada di pemerintahan sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Prabowo juga menunjuk Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi serta Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia menggantikan Sahat Manaor Panggabean.
Reshuffle Keenam: September 2026
Kini, untuk keenam kalinya, Prabowo kembali mengubah susunan pejabat pemerintahannya.
Pergantian terbaru dilakukan pada 14 September 2026 dan kembali menyentuh kursi Menteri Keuangan.
Purbaya Yudhi Sadewa yang baru sekitar satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan dicopot dari posisinya. Prabowo kemudian menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menggantikannya.
Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua tahun, kursi Menteri Keuangan di era Prabowo sudah dua kali berganti. Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pertama yang dicopot dalam reshuffle September 2025, kemudian posisinya diisi Purbaya.
Kini, Purbaya pun harus meninggalkan jabatan tersebut dan digantikan Suahasil.
Namun, perubahan susunan pemerintahan Prabowo tidak seluruhnya terjadi karena pergantian atau pencopotan pejabat.
Sejumlah posisi ikut berubah menyusul restrukturisasi kelembagaan. Kementerian BUMN, misalnya, tidak lagi berdiri sebagai kementerian setelah diubah menjadi Badan Pengaturan BUMN.
Perubahan serupa terjadi pada Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa dalam masa awal pemerintahannya, Prabowo tidak hanya beberapa kali mengganti figur di posisi strategis, tetapi juga melakukan penataan ulang struktur pemerintahan.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari Kabinet Merah Putih, melainkan seberapa efektif perubahan berulang itu dalam menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan stabil hingga akhir masa jabatan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
