JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat jenderal polisi membuka persoalan serius mengenai penggunaan kewenangan dan pengawasan sistem penyadapan di tubuh Polri. Lebih mengejutkan lagi, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru disebut sebagai pihak yang diduga memerintahkan penyadapan sekaligus menerima hasil akhirnya.
Fakta tersebut diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat memberikan penjelasan di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, Listyo Sigit yang menjabat Kapolri pada periode terjadinya dugaan penyadapan itu diduga menentukan siapa saja yang menjadi target operasi. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani monitoring penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Tak berhenti pada dugaan pemberian perintah, Listyo Sigit juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.
Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Rantai Perintah Penyadapan
Dari pemaparan Kapolri, penyidik mengungkap adanya pembagian peran di antara para tersangka. Dugaan praktik tersebut melibatkan sejumlah pejabat yang memiliki akses maupun kewenangan dalam pengoperasian sistem penyadapan.
Tersangka Irjen Slamet Uliandi, yang pernah menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Dalam posisi tersebut, ia disebut memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit. Laporan itu terdiri atas laporan harian dan laporan analisis.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ujarnya.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi.
Instruksi yang disebut berasal dari Listyo Sigit tersebut kemudian diteruskan Eko dengan memberikan persetujuan melalui WhatsApp. Persetujuan itu diduga diberikan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
Adapun Irjen Ahrie Sonta, yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari Listyo Sigit untuk diteruskan kepada operator penyadapan.
Ahrie juga diduga menyampaikan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK melakukan surveillance atau pengawasan terhadap target.
Tak hanya itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log. Ia juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai aktivitas penyadapan.
Target Diduga Meluas, Tak Hanya Prabowo
Persoalan dalam perkara ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan penyidik, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Penyidik kini mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang tidak mengikuti prosedur resmi. Selain itu, dugaan penghilangan data elektronik hasil penyadapan juga menjadi bagian dari perkara yang ditangani.
Penggunaan sistem penyadapan yang semestinya menunjang kepentingan penegakan hukum tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku menjadi salah satu persoalan utama dalam kasus tersebut.
Ahrie Sonta Dipecat, Ajukan Banding
Di tengah proses pidana yang berjalan, Polri juga mulai menindaklanjuti perkara tersebut melalui mekanisme penegakan kode etik.
Dari empat tersangka, baru Ahrie Sonta yang menjalani sidang kode etik. Hasilnya, mantan Kadivkum Polri itu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Namun, Ahrie tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan banding.
Kapolri Suyudi Ario Seto merespons langkah perlawanan Ahrie tersebut. Ia menyatakan pengajuan banding akan ditanggapi Polri melalui proses persidangan berikutnya.
Berawal dari Penyadapan Tanpa Prosedur
Kasus ini bermula dari dugaan praktik penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 atau sekitar satu tahun.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan, para tersangka diduga menjalankan penyadapan tanpa mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan di lingkungan Polri.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Modus yang diduga digunakan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon seluler ke dalam server LIMS tanpa melalui tahapan verifikasi.
Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ucapnya.
Persoalan semakin berkembang setelah para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Penghapusan tersebut terjadi setelah Listyo Sigit tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Ia diketahui dipindahkan menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada 1 Oktober 2026.
Kasus ini kemudian dilaporkan oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan praktik tersebut pada 30 Oktober 2026. Identitas pelapor tidak diungkapkan.
“Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli,” tuturnya.
Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, Polri menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka. Dalam perkembangan berikutnya, mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri, Irjen Slamet Uliandi, turut ditetapkan sebagai tersangka.
Slamet diduga berperan memberikan persetujuan penyadapan sekaligus terkait dengan penghapusan file hasil penyadapan yang dilakukan tersangka lainnya.
Dalam pengusutan perkara ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindakan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik. Pelanggaran ketentuan tersebut diancam hukuman maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait tindakan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik. Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara.
Asep menegaskan, penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan. Polri memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
