JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Iming-iming gaji mencapai Rp13 juta per bulan melalui lowongan pekerjaan di Facebook justru membawa puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) ke dalam jerat penipuan kerja di Papua Nugini (PNG).
Sebanyak 39 orang dilaporkan menjadi korban tawaran pekerjaan lintas negara tersebut. Ironisnya, setelah menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari janji perekrut, sebagian korban masih harus berjuang untuk bisa kembali ke daerah asal.
Dari puluhan korban itu, sebanyak 12 orang sempat diserahkan Polda Papua kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua untuk mendapatkan penanganan.
Namun, hingga Kamis (12/11/2026), sembilan orang di antaranya sudah kembali ke daerah masing-masing. Sementara tiga korban lainnya masih bertahan di penampungan sementara di Kota Jayapura.
Kepala Dinsosdukcapil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi untuk memastikan ketiga korban tersebut bisa segera dipulangkan.
“Setelah yang kita dengar informasi itu kan ada 39 orang, tetapi yang dilimpahkan ke Dinas Sosial itu ada 12 orang. Sampai dengan tadi saya konfirmasi itu tinggal tiga orang, berarti kan sembilan sudah kembali ke asalnya,” ujar Herald dalam wawancara program Saksi Kata yang tayang di YouTube Tribun Papua, dikutip Kamis (12/11/2026).
Diiming-imingi Gaji 800 Dolar AS
Herald mengungkapkan, para korban awalnya tergiur tawaran pekerjaan yang disebarluaskan melalui media sosial Facebook.
Perekrut menjanjikan penghasilan sebesar 800 dolar AS setiap bulan. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai sekitar Rp13 juta.
Besaran upah tersebut diduga menjadi daya tarik utama hingga para korban bersedia mengikuti proses keberangkatan ke luar negeri.
“Jadi ini kan sebenarnya korban FB, korban penipuan di media sosial FB yang digadang-gadang dengan gaji yang lumayanlah, sekitar 800 dolar. Kalau dirupiahkan sekitar Rp13 juta satu bulan,” ungkap Herald.
Akan tetapi, perjalanan para pencari kerja itu justru berujung pada situasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Alih-alih langsung menuju negara tujuan sebagaimana yang mungkin dibayangkan para korban, mereka terlebih dahulu diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Filipina.
Dari Filipina, perjalanan dilanjutkan hingga masuk ke wilayah Papua Nugini. Sesampainya di negara tersebut, kondisi pekerjaan dan situasi yang dihadapi ternyata tidak sesuai dengan tawaran semula.
Merasa dirugikan, para korban kemudian menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk meminta bantuan.
“Tetapi kan sampai ketika mereka dari Soekarno-Hatta diarahkan ke Filipina, dari Filipina masuk ke PNG. Nah, di PNG situasinya tidak seperti yang dijanjikan sehingga karena tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan itu ya mungkin dengan perlakuan-perlakuan yang kami juga tidak tahu, mereka melapor ke KBRI,” jelasnya.
Tiga Korban Masih Menunggu Kepulangan
Para korban yang sempat mendapatkan penanganan Dinas Sosial Papua diketahui berasal dari berbagai daerah. Di antaranya Medan, Jakarta, Palembang, Manado, Padang, Batam, hingga Bogor.
Khusus tiga orang yang belum kembali ke daerah asal, saat ini mereka ditempatkan di gedung pertemuan milik Dinas Sosial Provinsi Papua.
Gedung tersebut selama ini biasa dimanfaatkan sebagai lokasi penampungan sementara bagi warga yang terdampak bencana.
Herald memastikan kondisi ketiga korban sejauh ini baik. Tidak ada laporan mengenai korban yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di tempat penampungan.
Dinas Sosial juga menyediakan kebutuhan pokok dan tempat tinggal bagi mereka. Untuk urusan konsumsi, para korban diberi bahan makanan agar bisa mengolah sendiri sesuai selera masing-masing.
“Saya tidak mendapat laporan bahwa ada yang sakit, semua kita tampung dengan baik. Dikasih makan juga, mereka masak sendiri. Kita kasih bahan makanan (bama) supaya sesuai dengan selera mereka,” kata Herald.
Meski kebutuhan dasar selama berada di penampungan sudah dipenuhi, persoalan belum sepenuhnya selesai. Ketiga korban masih menghadapi ketidakpastian jadwal kepulangan lantaran terbentur persoalan pembiayaan.
Salah satu kendala yang muncul adalah belum tersedianya anggaran dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kepulangan korban, terutama yang berasal dari Medan.
Dinas Sosial Papua pun telah menjalin komunikasi dengan instansi sosial di daerah asal masing-masing korban. Koordinasi itu dilakukan agar pemerintah daerah terkait dapat mengambil langkah untuk membiayai kepulangan warganya.
“Nah, itu masih terkendala biaya. Kan kita sudah kontak ke daerah sana masing-masing, artinya Dinas Sosial yang ada di sana. Yang di Medan ini informasinya bahwa belum ada dana untuk mereka bisa dipulangkan. Sementara ini kita masih koordinasi supaya pemerintah daerah setempat bisa memulangkan mereka,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
