WONOGIRI—Sedikitnya 13 pensiunan yang merupakan nasabah bank mengeluh ke para anggota dewan dan Pemkab Wonogiri di gedung DPRD Wonogiri, Kamis (18/1/2018).
Mereka mengeluh lantaran ada yang aneh saat hendak melunasi pinjaman di bank. Pihak bank dianggap menerapkan aturan yang tidak wajar dengan memberikan biaya pelunasan terlalu tinggi.
Perwakilan pensiunan, Supriyadi Edi Siswoyo, warga Kecamatan Giritontro, mengatakan sudah mengajukan permohonan melunasi pinjaman sejak Oktober-November 2017 lalu. Namun, pihaknya menduga ada upaya penundaan niat nasabah oleh pihak bank dengan aturan bank yang dinilai memberatkan.
“Masak, mau menutup pinjaman, harus membayar jumlah angsuran perbulan dikalikan sisa jangka waktu. Kalau seperti kan tidak masuk akal, apalagi jumlah yang harus dibayar cukup besar,” kata dia.
Dia mencontohkan, tahun lalu meminjam Rp 280 juta dengan angsuran Rp 3,9 juta per bulan. Saat akan dilunasi, ternyata harus membayar angsuran perbulan kali jangka waktu.
“Padahal masih 13 tahun. Jatuhnya sekitar Rp 600 jutaan. Seharusnya, seperti di bank lainnya, ketika menutup pinjaman ya hanya membayar sisa pinjaman, denda pinalti plus bunga,” jelas dia.
Dengan dibawanya persoalan ini ke ranah DPRD, pihaknya berharap mendapatkan solusi yang terbaik. Selain mengadu ke DPRD, pihaknya telah berkirim surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Anggota Komisi I DPRD Wonogiri Muhammad Zainudin, menyerahkan hal tersebut ke Pemkab Wonogiri. Sementara itu, Sekda Wonogiri Suharno mengatakan, akan memanggil bank yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi terkait permasalahan itu. Selain itu, pihaknya juga akan mengundang OJK. Aris Arianto
