loading...
Juru kunci makam pangeran samudera di Gunung Kemukus, Sutanto saat menunjukkan kesakralan makam tersebut, Minggu (21/1/2018). Foto/JSnews

SRAGEN– Keberadaan praktik maksiat berupa prostitusi dan karaoke berbau mesum di kompleks obyek wisata Gunung Kemukus, Sumberlawang tak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Sebagian besar warga pribumi (istilah mereka menyebut warga yang lahir dan tinggal di Kemukus) justru mendukung wacana Pemkab yang berencana melakukan penataan Kemukus menjadi obyek wisata religi.

Mereka juga meminta Pemkab segera membersihkan secara total keberadaan warung dan karaoke yang diam-diam masih ada sebagian yang beroperasi serta menyediakan jasa perempuan pekerja seks komersial (PSK) terselubung. Ketua RT 2 Dukuh Kedunguter, Sarwo mengungkapkan hampir sebagian besar warga di lingkungan RT-nya yang satu kompleks dengan makam Pangeran Samudera, memang mendukung konsep penataan wisata religi. Terlebih selama ini,  bisnis maksiat itu sebagian besar memang dijalankan oleh pendatang,  bukan warga asli Kemukus.

“Warga malah ingin segera direalisasikan. Terus terang kami juga jengah dengan image negatif yang selama ini melekat di Kemukus. Dengan adanya penataan menjadi wisata religi dan tidak ada praktik anak binaan (PSK) atau karaoke, warga lebih senang,” paparnya Senin (22/1/2018).

Baca Juga :  Sejumlah Aktivis Geruduk Kejari Sragen. Layangkan Keberatan, Sebut Penetapan Agus Sebagai Tersangka Kasus Kasda Dinilai Lukai Hati Rakyat 

Terkait kebangkitan bisnis karaoke liar dan PSK, Sarwo tidak menampik memang masih ada namun bukan di lingkungan RT-nya. Meski tak bisa menyampaikan berapa yang beroperasi, ia menyebut praktik itu memang masih ada.

Akan tetapi menurutnya, jumlah mereka sudah jauh berkurang sejak ada perintah penutupan dari surat yang dikeluarkan Sekda Sragen November 2017 lalu. Ia juga mendesak Pemkab lebih proaktif untuk menyosialisasikan bahwa Gunung Kemukus tetap dibuka untuk kegiatan wisata ziarah religi dan yang ditutup hanya praktik prostitusi dan karaoke liar di sekitarnya saja.

“Karena selama ini banyak pengunjung yang ingin ziarah sebagian juga ragu karena dengar berita Kemukus sudah ditutup. Padahal yang ditutup itu kegiatan miring di luar ziarah. Kalau wisata religi dan ziarahnya kan tetap buka. Ini yang mungkin pemerintah juga bisa membantu meluruskan ke publik biar pengunjung bisa naik lagi. Bahkan awal-awal kemarin sempat sepi banget, karena peziarah pun takut karena ada razia dan patroli rutin dari Satpol PP. Padahal mereka itu memang pengunjung ziarah,” timpal Supardi, juru kunci Sendang Ontrowulan di Kemukus.

Baca Juga :  Sragen Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Atas Pelayanan Publik dari Ombudsman RI 

Ia tak menampik pascapembersihan PSK dan karaoke, dampak ekonomi penopang seperti ojek, jualan keliling dan jasa laundry, mengalami penurunan. Akan tetapi hal itu sebenarnya relatif tak berdampak pada ekonomi warga asli Kemukus yang mayoritas bermata pencaharian petani dan usaha lainnya. Terlebih usaha karaoke maupun warung dalam tanda kutip itu, sebagian besar justru pemiliknya adalah warga pendatang.

“Sebenarnya kalau mau ada penataan, warga senang sekali dan pinginnya malah segera. Di sini sebenarnya juga perlu homestay hanya saja harus ada standarisasinya,” tukasnya.

Juru kunci Makam Pangeran Samudera, Sutanto mengakui sejak penutupan praktik maksiat, pengunjung yang berziarah memang sedikit menurun meski tak terlalu signifikan. Ia juga mendukung wacana penataan menjadi wisata religi karena memang sejarahnya obyek wisata di Kemukus memang untuk kepentingan ziarah tanpa embel-embel ritual seks.

Baca Juga :  Lokasi Kecelakaan Pikap Maut Tewaskan 2 Orang di Tol Sragen Hanya  Berjarak 2 KM dari Titik Peresmian Presiden Jokowi

Kades Pendem, Hardiyana menyampaikan dari hasil pendataan terakhir, memang masih ada 34 karaoke yang masih beroperasi meski jam operasinya sembunyi-sembunyi. Untuk PSK, diperkirakan masih ada sepertiga atau sekitar 50an orang. Ia juga sepakat dengan warga agar wacana penataan menjadi wisata religi segera direalisasi.

“Kalau penertiban dan penataan itu kewenangan dari Pemkab. Kami hanya sebatas yang ketempatan wilayah saja. Apalagi warga juga sudah mendukung,” tegasnya. Wardoyo


Loading...