Banyak Kepala Daerah Terkena OTT KPK, Mendagri Sebut Ada Yang Tidak Mau Tahu!

JAKARTA – Biaya Pilkada yang tinggi sering disebut-sebut sebagai biang kerok maraknya kasus suap dan korupsi. Makanya banyak kepala daerah yang akhirnya terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengenai anggapan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis hal itu. Walapun dalam sejumlah kasus OTT, seperti di Kabupaten Subang (Jabar), Jombang (Jatim), atau Ngada (NTT), ada indikasi pada biaya politik pemilihan, Tjahjo meminta agar hal itu tidak dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada.

Pasalnya, kejadian itu merupakan masalah mental masing-masing kepala daerah.

“Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi.”

“Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT.”

“Artinya, ada yang tidak mau tahu itu,” kata Tjahjo, Rabu (14/2/2018).

Mendagri menegaskan, langkah-langkah pencegahan sebenarnya sudah intensif dilakukan. Misalnya, Deputi KPK sudah datang ke Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan aspek-aspek pencegahan korupsi.

Tidak hanya itu, KPK dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga telah berkeliling ke daerah.

Akan tetapi, masih saja ada yang terkena OTT.

“Eh masih ada kayak Banten dan Sumut (Sumatra Utara),” ucap Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, Presiden juga berulang kali mengingatkan, agar semua kepala daerah hati-hati.
Ia mengemukakan, sering kepala negara mengumpulkan para pemimpin di daerah, untuk hati-hati dalam mengelola keuangan negara.

“Dikumpulkan oleh Bapak Presiden, masih ada saja.”
“Saya sebagai saudara, sebagai mitra kerja, saya terpukul juga.”
“Banyak orang melihatnya ke saya,” tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Presiden Jokowi tidak bosan-bosannya mengingatkan. Kepala daerah juga beberapa kali dikumpulkan untuk diberi arahan soal pentingnya mencegah korupsi. Tribunnews