Puluhan pedagang Alun-Alun Sragen saat melakukan longmarch seusai berdemo di depan Pemkab dan menemui bupati, Senin (19/2/2018). Foto/Wardoyo

 

SRAGEN– Aksi demo kedua yang dilakukan puluhan pedagang Alun-Alun Sragen Senin (19/2/2018) juga diiringi fakta mengejutkan. Di hadapan pimpinan DPRD Sragen yang menerima aspirasi mereka,  para pedagang membeberkan praktik pungutan liar (pungli)  yang mereka alami selama tiga tahun bergabung dalam paguyuban Ngupoyo Upo yang awalnya mewadahi mereka.

“Setiap kami jualan,  per pedagang ditarik Rp 1.000 oleh pengurus paguyuban. Katanya untuk diberikan Dispenda,  Satpol PP dan kebersihan (LH). Yang narik pengurus paguyuban,” papar salah satu pedagang,  Suwardi di hadapan Ketua DPRD Sragen,  Bambang Samekto dan Wakil Ketua DPRD Hariyanto.

Advertisement
Baca Juga :  Breaking News: PNS Jatim Dirampok di Tanon Sragen. Pelaku Gondol Tas Isi Uang Jutaan

Praktik pungli itu juga diperkuat pernyataan koordinator aksi yang juga sesepuh pedagang,  Yatin Hartono. Menurutnya pedagang sebenarnya enggak masalah ketika memang ada tarikan retribusi yang resmi asalkan dibolehkan kembali berjualan di Alun-Alun.

“Ibarate dulu ditariki Rp 1.000 permalam,  nanti dinaikjan jadi Rp 2.000 pun nggak keberatan asalkan resmi dan masuk retribusi Pemda, ” ujarnya.

Baca Juga :  Terungkap, Mayat Tinggal Tulang Berserakan di Selokan Desa Toyogo Sragen Diketahui Bernama Eko. Dikenali dari Pakaiannya

Salah satu perwakilan pedagang,  Khoirul Yonatan menguraikan praktik pungli itu sudah berlangsung hampir tiga tahun sejak paguyuban Ngupoyo Upo terbentuk 2015. Pedagang tak bisa melawan karena pungutan itu ditarik dengan dalih untuk diberikan setoran ke Dispenda,  Satpol PP dan untuk biaya kebersihan LH.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua