SRAGEN- Masalah perbaikan infrastruktur masih menjadi aspirasi dominan di hampir sebagian besar masyarakat di wilayah Sragen. Salah satunya di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang. Selain itu, persoalan makin sulitnya pupuk ditambah ribetnya program kartu tani juga mendapat sorotan tajam dari warga.
Hal itu terungkap dalam agenda serap aspirasi yang digelar Wakil Ketua DPRD Sragen dari Fraksi Golkar, Bambang Widjo Purwanto di Desa Kaliwedi, Rabu (14/3/2018) malam. Reses dihadiri sekitar 600 warga dari desa setempat dan unsur Muspika hingga Camat Gondang, Catur Sarjanto.
Turut hadir pula sejumlah Kades di wilayah Gondang. Bambang mengatakan dalam reses masa sidang I tahun 2018 itu, khusus Desa Kaliwedi memang masih didominasi permintaan perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu juga ada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) agar lebih maju.
“Yang paling banyak masih soal infrastruktur. Itulah mengapa dana aspirasi memang kita alokasikan lebih banyak untuk infrastruktur. Tapi ke depan juga untuk pengembangan BUMDes disini. Termasuk nanti pengembangan wisata dengan mbangun water boom dan pertanian,” papar Bambang.
Selain itu, warga yang hadir malam itu juga menyinggung soal sulitnya mendapat pupuk karena kuotanya makin dikurangi. Kemudian kartu tani juga dianggap malah membuat petani makin ribet dan bukan membantu karena faktanya alokasi pupuk justru terus dikurangi.
Mendapat keluhan itu, Bambang menegaskan bahwa program kartu tani adalah program dari Pemprov dan Gubernur Ganjar Pranowo. Begitu pun soal pupuk yang terus dikurangi, DPRD Sragen tak punya kewenangan karena itu juga program dari Pemprov.
“Kami juga memaklumi keluhan petani dan faktanya kuota pupuk tahun ini malah dikurangi lagi. Sudah tahun lalu dikurangi, ini dikurangi lagi. Padahal petani itu wis rekasa, mau cari pupuk saja kok semakin sulit, ” tuturnya.
Kades Kaliwedi, Daryono mengapresiasi pemilihan lokasi reses di desanya. Ia mengakui selama ini masyarakat di desanya sangat terbantu dan hampir mayoritas aspirasi bisa diserap dan direalisasi dengan bantuan dana aspirasi yang disalurkan Bambang Widjo Purwanto.
Di tahun 2018 ini saja, menurutnya jumlah dana bantuan keuangan khusus (BKK) yang digelontorkan dari Bambang Widjo di desa Kaliwedi mencapai Rp 1,3 miliar untuk membangun infrastruktur talud, pengembangan BUMDes dan jembatan penghubung Kaliwedi-Tunggul yang selama ini terputus akses.
“Untuk membangun jembatan Tawangsari-Bakungan itu dikasih BKK dari Pak Bambang Pur sebesar Rp 190 juta. Lalu masih ada untuk pengembangan BUMdes dan masih banyak lagi bantuannya. Tahun lalu dibantu untuk membangun kantor desa selama dua tahap Rp 400 juta. Warga sangat terbantu dan berterimakasih,” tuturnya. Wardoyo
