JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Sinergi Masyarakat Jadi Kunci Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Rakortek Puspa di Semarang
Rakortek Puspa di Semarang

SEMARANG-Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, semua potensi yang dimiliki seluruh elemen masyarakat dapat bersatu, bersinergi, berbagi, dan tidak saling menyalahkan, kesejahteraan perempuan dan anak akan cepat terwujud.

“Persoalan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab kita bersama baik pemerintah dan masyarakat. Dengan bersinergi akan memberikan hasil efektif yang bermanfaat untuk masyarakat luas terutama perempuan dan anak,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Teknis Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Rakortek PUSPA) 2018 di Semarang, Selasa (27/3/2018).

Baca Juga :  Giliran FPI, Alumni 212, dan Rizieq Shihab Desak Pemerintah Tunda Pemilihan Kepala Daerah. Sebut Pilkada 2020 sebagai Pilkada Maut

Dia menjelaskan, begitu banyak masalah perempuan dan anak yang terjadi menjadi hal yang sangat kompleks dan harus segera ditangani bersama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PPPA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan memperkuat koordinasi dalam menangani masalah perempuan dan anak.

“Kami harap melalui Rakortek Forum PUSPA ini dapat mempercepat dan meningkatkan sinergi dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui peningkatan aksi dan inovasi antara pemerintah dan elemen masyarakat,” sebut dia.

Saat ini sudah ada lembaga masyarakat, ujar dia, yang tergabung dalam Forum PUSPA di 34 provinsi yang secara legalitas sudah dinyatakan sah. Pada 2016 sudah melibatkan 1.055 lembaga masyarakat, dan 2017 meningkat menjadi 1.635 lembaga. Terdiri dari lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, akademisi, dan lembaga riset.

Baca Juga :  KPK Telah Berubah, Febri Diansyah Pilih Mundur

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan perlu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Karena terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjangkau jumlah perempuan dan anak,” ujar dia. Aris Arianto