WONOGIRI-Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak, yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Sebuah Kabupaten/Kota akan dikatakan layan anak jika telah memenuhi 24 indikator yang mencerminkan lima klaster hak anak.
“Pemenuhan hak sipil dan kebebasan hak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus adalah 5 kluster hak anak yang wajib kita penuhi dalam mewujudkan KLA,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (14/4/2018).
KLA, sebut dia akan berhasil jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung. Meliputi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Jika seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mampu menjadi layak anak, maka bukan hal yang mustahil Indonesia dapat meraih cita-cita untuk menjadi Indonesia Layak Anak atau IDOLA di tahun 2030,” tandas dia.
Sementara Kementerian PPPA kembali menambah deretan wilayah yang telah diinisiasi untuk menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak. Kali ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi barat diresmikan sebagai bagian dari 386 Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak yang telah dibentuk.
Meski pada 2016 BPS mencatat Provinsi Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan rata-rata perkawinan anak tertinggi se-Indonesia, namun hal tersebut justru dijadikan tantangan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan KLA. Aris Arianto
- Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
- Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
- Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
- Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com
