JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Triwulan Pertama, Serapan APBD Sragen Baru 10 %. Ini Daftar Dinas Paling Cepat dan Paling Lemot Serap Anggaran

Ilustrasi uang
Ilustrasi uang

SRAGEN- Serapan anggaran APBD di Kabupaten Sragen masih memprihatinkan. Hingga akhir triwulan pertama Maret 2018, penyerapan anggaran ternyata baru mencapai angka 10%.

Padahal seharusnya pada triwulan pertama, pencapaian penyerapan anggaran sudah berada di angka 25%.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Dwiyanto mengatakan meski baru 10persen, menurutbya saat ini sudah ada upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

“Dalam rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), juga sudah disampaikan upaya percepatan penyerapan anggaran,” kata Dwiyanto kepada wartawan Kamis (5/4/2018)).

Dwiyanto mengungkapkan, salah satu OPD yang tingkat penyerapan anggarannya sudah cukup tinggi adalah BPPKAD yang sudah mencapai 18 %, di belakangnya ada Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) yang sudah berkisar 15%.

Baca Juga :  Awas, Muncul Kasus Baru Covid-19 dari Klaster Keluarga di Beberapa Kecamatan di Sragen dan Makin Ganas. Di Mondokan Satu Orang Tulari 7 Orang Dekatnya, di Masaran 1 Warga Positif Tulari 9 Orang

Tapi ada pula yang masih berada di bawah angka 10%, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Rendahnya penyerapan anggaran di DPUPR salah satunya karena pembayaran pekerjaan di belakang.

Dwiyanto menjelaskan Kecamatan Gemolong yang biasanya penyerapan rendah, tahun ini malah cukup tinggi. Bahkan untuk tingkat pembayaran PBB, Kecamatan Gemolong malah nomor satu dari 20 kecamatan.

Sementara dari aspek pendapatan,  perolehan pendapatan asli daerah (PAD) sudah berada di angka 17%, dimana salah satu sektor penyumbang adalah dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah mencapai Rp 3,5 milyar.

Tahun ini sektor PAD dari PBB ditarget sekitar Rp 18,5 milyar.  Nantinya, bakal ada penghargaan untuk desa yang lunas PBB tercepat. Bagi desa yang sudah lunas PBB 100% pada Mei, nanti bakal mendapat penghargaan uang tunai dari Pemkab Sragen.

Baca Juga :  Ramai-ramai Pilkada Ditunda, Bupati Sragen Tegaskan Penundaan Tanpa Kepastian Bukan Solusi. Sebut Dampak Kondusivitas, Legalitas Pemerintahan Hingga Potensi Polemik Berkepanjangan Perlu Dipikirkan!

“Posisi saat ini, sudah ada desa yang pembayaran PBB mencapai 50%,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Tatag Prabawanto mengatakan, untuk penyerapan anggaran seharusnya sudah berada di kisaran angka 25%. Saat ini pasti sudah ada upaya percepatan untuk penyerapan anggaran.

“Salah satu faktor masih rendahnya penyerapan anggaran adalah masih banyaknya yang belum familiar dengan transaksi  nontunai. Tetapi kalau semua administrasi sudah berjalan pasti bagus,” kata Sekda. Wardoyo