SRAGEN- Organisasi Masyarakat (Ormas) Keluarga Besar Relawan Pengawal Perubahan Sragen (KBRPPS) resmi melakukan perombakan kepengurusan. Ketua KBRPPS yang sebelumnya dijabat Agus Galileo, resmi digantikan oleh Marno.
Perombakan dikukuhkan melalui pelantikan yang digelar di Sekretariat KBRPPS di Gondangmayang, Jono, Tanon, Minggu (29/4/2018). Pengukuhan dilakukan oleh dewan penasehat, Endi Herujanto dan dihadiri Sekda Sragen, Tatag Prabawanto mewakili Bupati Sragen yang berhalangan hadir. Marno dilantik untuk periode kepengurusan 2018-2023. Pengukuhan juga dimeriahkan dengan kegiatan sosial donor darah dari sekitar 70an pengurus yang dilantik.
Usai dilantik, Ketua KBRPPS yang baru, Marno mengawali sambutannya dengan menyampaikan duka cita atas kepergian pendiri KBRPPS, Alm Joko Sriyono. Ia meminta perombakan pengurus disertai dengan paradigma baru di KBRPPS yang lebih berorientasi pada pelayanan dan kemanfaatan kepada masyarakat.
Ia bahkan menegaskan anggota yang tidak siap bekerja dengan ikhlas demi masyarakat supaya untuk segera mengundurkan diri.
“Harapannya pengurus segera bersinergi dengan pejabat pemerintah Sragen baik tingkat Bupati sampai dengan tingkat Desa. Selama bertugas diawali dari diri sendiri kemudian baru lingkungan sekitarnya, sehingga bisa menjadi contoh dan sebagai suritauladan yang baik untuk warga masyarakat, ” paparnya.
Marno juga menyampaikan dalam pendekatan dengan tokoh masyarakat secara persuasif dengan solusi yang nyaman. KBRPPS siap membantu sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
“KBRPPS siap menerima evaluasi dan kritik dari semua warga masyarakat sehingga bisa mengambil langkah dan demi kemajuan Ormas, ” tegasnya.
Sementara, dalam sambutannya, Sekda Tatag Prabawanto mengingatkan kembali bahwa dilihat dari kata Relawan berarti semua bisa dijalankan dengan apa adanya dan seikhlasnya untuk memajukan ormasnya.
Kemudian, pengawal perubahan bisa kepada Bupati, Gubernur, Presiden dan sudah dituangkan dalam aturan, kalau bupati belum melaksanakan visi dan misi bisa diingatkan kepada Bupati.
“Jangan sampai ormas digunakan untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi dilakukan dengan komunikasi dengan baik. Bekerjalah dengan profesional dan akan di dukung dari pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan supaya segera dibuat badan hukum. Kemudian diharapkan setiap di kecamatan bisa didirikan KBRPPS dan bisa menjaring dari berbagai kalangan baik pensiunan TNI, Polri maupun ASN.
Koridor dan aturan dalam KBRPPS supaya bisa dipedomi dan dijalankan. Di Sragen, kata dia, tingkat kemiskinan termasuk cukup tinggi, diharapkan untuk pengurus KBRPPS bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang berada di Sragen.
Pelantikan ditutup dengan pembacaan ikrar KBRPPS oleh pengurus. Wardoyo
