Jelang Pendaftaran Rekrutmen Perangkat Desa di Sragen, Rumor Tarif Kursi Makin Santer Beredar. Dipatok Rp 200 Juta Hingga Rp 750 Juta

SRAGEN- Menjelang pembukaan pendaftaran penjaringan atau pengisian perangkat desa (Perdes) di 192 desa di Sragen, masyarakat kembali terusik dengan fenomena maraknya oknum makelar dan tarif kursi yang dipatok. Pasalnya, tarif kursi perdes dipatok dengan nilai fantastis menyentuh angka Rp 750 juta.

Rumor tarif harga kursi perangkat itu beredar sejak dua bulan terakhir menjelang pengisian. Namun kabar itu makin santer menjelang pembukaan pendaftaran perangkat yang rencananya akan dibuka mulai besok, 26 Juni-6 Juli 2018 ini.

“Sudah banyak yang bilang dan dengar. Di warung-warung sudah santer bicara itu. Jauh-jauh hari yang mau daftar sudah dibilangi kalau mau jadi ya siap-siap Rp 200-300 juta. Bahkan carik ada yang sampai Rp 500 juta, ada juga yang berani Rp 750 juta. Pokoke wis umpak-umpakan. Yang ndatangi ada yang ngaku relawan ada yang orang dalam juga. Intine kalau mau jadi ya harus siap bayar, ” ujar TO, salah satu warga di Desa Taraman, Sidoharjo.

Senada,  tokoh masyarakat di salah satu desa di Karangmalang, Arjo,  juga mengaku rumor soal uborampe uang untuk memuluskan jadi perdes itu juga marak di beberapa desa di Karangmalang. Tarifnya juga berkisar Rp 200 juta untuk posisi Kasi atau Bayan. Sedangkan carik atau Sekdes ada yang sampai Rp 500 juta.

“Dan itu diakui oleh beberapa yang mau nyalon. Ada yang mengaku sudah didatangi oknum dan diminta menyiapkan uborampe segitu. Uangnya untuk siapa ya katanya sudah ada jatahnya sendiri-sendiri, ” tuturnya diamini beberapa warga.

Senada, Anggota Divisi Hukum dan HAM LSM Formas Sragen,  Sri Wahono juga mengaku banyak keluhan dan laporan dari masyarakat menjelang pembukaan pendaftaran pengisian Perdes. Keluhan didominasi oleh maraknya oknum yang mengatasnamakan relawan, orang dalam dan broker yang punya link penentu kelulusan dengan mematok tarif ratusan juta rupiah.

Menurutnya,  dari laporan dan keluhan yang diterimanya dari beberapa calon dan warga di sejumlah kecamatan,  rata-rata tarif yang dipatok antara Rp 200 hingga Rp 500 juta.

“Sepertinya bukan rahasia umum lagi di Sragen. Makanya kami sangat prihatin dengan proses rekrutmen yang diterapkan pemerintahan ini. Katanya mengedepankan kualitas dan kompetensi, nyatanya dari laporan masyarakat yang jadi kebanyakan juga yang punya uang. Yang pinter malah nggak jadi. Seperti memang sudah ada indikasi diperjualbelikan. Dan selalu begitu, ” ujarnya.

Atas fenomena itu,  ia berharap menjelang proses pendaftaran seleksi Perdes yang digelar 26 Juni hingga Juli ini, pihak berwenang utamanya Tim Saber Pungli Kabupaten bisa lebih jeli memantau dan mengawasi jalannya proses seleksi.

Sebab jika praktik jualbeli jabatan itu terus dibiarkan,  maka akan menjadi preseden buruk terhadap kualitas perangkat desa serta mematikan peluang bagi calon perdes yang berkompeten tapi tak punya uang dan link ke penentu kebijakan.

Terpisah,  Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen,  Suhariyanto mengatakan tak menampik mendengar rumor itu. Akan tetapi hingga kini ia hanya sebatas mendengar rumor itu dan belum bisa dibuktikan kebenarannya.

“Sampai saat ini, soal rumor bayar ratusan juta itu, saya juga baru sebatas mendengar saja. Tapi bagi kami yang jelas pendaftaran perangkat gratis. Kalau memang ada hal seperti itu (jualbeli atau diminta membayar), itu hal yang sangat salah. Silakan kalau ada oknum broker yang melakukan pungli atau jualbeli jabatan itu sudah kewenangan aparat. Silakan dilaporkan saja, ” tukasnya. Wardoyo