KLATEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tak sejalan dengan arahan pusat, Pemkab Klaten memilih belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil dengan pertimbangan efektivitas serta kebutuhan riil di lapangan.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan bahwa kebijakan WFH yang diterapkan di sejumlah daerah lain belum tentu cocok untuk diterapkan di wilayahnya. Menurutnya, efisiensi tidak selalu harus ditempuh melalui pola kerja jarak jauh.
“Terkait dengan efisiensi, kami kalau yang WFH belum. Karena kami kok melihat belum efektif,” ujar Hamenang.
Alih-alih menerapkan WFH, Pemkab Klaten saat ini lebih fokus pada upaya penghematan yang dinilai lebih konkret dan langsung berdampak. Salah satunya adalah optimalisasi penggunaan listrik serta penataan ulang anggaran.
“Kami lebih memilih misalnya optimalisasi bagaimana kami menghemat listrik, kemudian kami mulai menyisir anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan dengan memilah pos anggaran yang benar-benar prioritas dan menunda pengeluaran yang belum mendesak.
“Sehingga harapan kami nanti anggaran-anggaran yang sekiranya memang belum urgent kita hold, kita fokus kepada anggaran yang memang benar-benar dibutuhkan dan semacam itu,” tambahnya.
Meski demikian, Pemkab Klaten tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan kebijakan lain dalam rangka efisiensi. Saat ini, berbagai skema masih dalam tahap pembahasan internal agar kebijakan yang diambil benar-benar matang dan dapat dijalankan secara konsisten.
“Kemarin Pak Sekda sudah ya ada gambaran laporan, tapi kami belum mengambil keputusan. Karena harapan kami ketika nanti kami mengambil keputusan, itu benar-benar bisa jalan sesuai awal sampai akhir,” ucapnya.
Selain WFH, opsi lain seperti gerakan bersepeda ke kantor juga belum menjadi pilihan. Hamenang menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif jika hanya dilakukan oleh sebagian kecil ASN.
“Jangan sampai hanya sekadar saya bersepeda ke kantor, tapi setelah itu juga tidak berdampak ke yang lainnya. Kantornya, semuanya masih naik mobil, kan enggak efektif,” kata Hamenang.
Sebagai alternatif, ia lebih mendorong solusi yang dinilai realistis, seperti sistem berbagi kendaraan atau carpooling, terutama bagi ASN dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
“Misalnya sistem tebengan, satu mobil bisa untuk berapa. Kan itu lebih real daripada kita seolah-olah menggerakkan bersepeda atau jalan kaki, tapi yang ikut hanya bisa segelintir orang,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Klaten berharap efisiensi tetap bisa dicapai tanpa harus mengorbankan produktivitas kerja aparatur di lingkungan pemerintahan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
