SRAGEN- Memasuki masa rekrutmen pengisian perangkat desa (Perdes) di 192 di Sragen yang sedang berjalan saat ini, rumor oknum calo dari berbagai elemen yang mengaku dekat dengan bupati, bisa mengondisikan dan meluluskan memang marak beredar di masyarakat. Sampai-sampai Bupati Sragen geram dengan maraknya kabar yang beredar di lapangan soal tarif ratusan juga yang dipatok oleh makelar.
Bupati pun blak-blakan menyebut jika ada yang mematok tarif hingga Rp 500 juta dan sudah meminta down payment (DP) atau uang muka puluhan juta.
Hal itu diungkapkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat berbicara di hadapan pengurus PD Muhammadiyah dan NU yang hadir di halal bihalal NU-Muhammadiyah di Pendapa Rumdin Bupati, Rabu (11/7/2018) malam.
“Di luaran itu wis ora umum. Carik diobo (dipatok) Rp 500 juta. Kuwi carik, bayan Rp 250 juta, Kaur Rp 75 juta, ” papar Bupati.
Bupati menyebut kabar soal tarif kursi Perdes itu bisa saja memang yang bermain adalah oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan rekrutmen pengisian Perdes saat ini. Namun ia juga menyebut geram dengan ulah Kades yang ia sebut nakale ora umum.
“Polahe enek sing rono enek sing rene. Ada yang ngatakan carik tarifnya Rp 250 juta tapi DP dulu Rp 50 juta. Tidak jadi uang kembali dua kali lipat. Siapa yang enggak percaya. Jaman saiki golek gawean angel, apalagi bersamaan dengan lulusan SMA, enek wong pokil ya dipercaya, ” tukasnya.
Bupati juga membeberkan tak hanya mematok tarif, oknum itu juga meyakinkan pelamar dengan berbagai trik. Ia menyebut ada yang menunjukkan foto barengnya dengan bupati untuk meyakinkan.
“Nduduhke foto karo bupati ae wis entuk DP pak. Rp 10 juta Pak,” terangnya.
Terkait maraknya kabar itu, ia mengklaim dan meminta agar tidak tergiur tawaran dan isu yang beredar. Ia juga menyebut menjamin proses rekrutmen tidak diperjualbelikan dan tidak akan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya.
“Saya sudah angkat 6 pejabat eselon 2. Kalau disuruh mbayar, utangku Pilkada wis lunas, ” ujarnya lagi.
Aksi broker itu memang makin gencar memasuki masa pendaftaran yang sudah dibuka sejak 26 Juni lalu. Salah satu tokoh masyarakat Sambungmacan, MN (40) menuturkan menjelang rekrutmen perangkat desa, aksi broker dan relawan makin meresahkan.
Sebab selain mencatut dan mengatasnamakan orangnya bupati, sebagian juga sudah mengumbar suara bahwa calon yang jadi adalah yang mereka bawa. Bahkan di Desa Karanganyar, ada relawan yang sudah mengklaim anaknya yang bakal mengisi Sekdes.
“Menurut kami, ini malah makin buruk. Bagaimana tidak, siapapun calon yang pinter kalau nggak bisa bayar akhirnya juga sia-sia. Yang bikin warga marah, ada relawan yang sudah ngumbar suara ke sana kemarin kalau yang jadi di desa A, B, C itu sudah disiapkan. Bahkan ada relawan yang sudah bilang anaknya akan pasti mengisi Sekdes padahal nggak punya kemampuan dan latar belakang yang baik, ” terangnya diamini warga lainnya, Sabtu (30/6/2018).
Lingkaran Terorganisir
Banyak pihak dan warga pun menduga relawan dan broker itu memang sengaja dipasang dan diskenario. Sebab berkaca dari proses mutasi perangkat desa sebulan lalu, hampir sebagian besar calon yang didekati relawan dan broker mengatasnamakan bupati itu, bisa lolos semua.
“Kemarin ada oknum yang sumbar juga pokoknya dari calon yang melamar mutasi jadi Sekdes di desa kami, nggak akan ada yang jadi karena itu jatahe sudah disiapkan calon di penjaringan. Nyatanya perangkat yang melamar Sekdes semuanya enggak ada yang lulus. Padahal ada yang pendidikan dan kompetensinya mumpuni. Dari situlah warga curiga dan yakin para broker dan relawan itu seolah memang disiapkan untuk nyari umpan di lapangan, ” timpal TO, warga Karangmalang, Sabtu (30/6/2018).
Anggota Divisi Hukum dan HAM LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas), Sri Wahono menilai broker yang bermain di rekrutmen perangkat desa memang seperti sudah diskenario dan mirip lingkaran setan. Ia juga meyakini mereka bermain dengan bekingan dan tetap memiliki keterkaitan dengan unsur pengambil kebijakan.
“Kami yakin, karena banyak laporan yang masuk memang menguatkan itu. Sepertinya memang sudah diskenario dan dirancang rapi. Menyebar orang di lapangan lalu mematok tarif dan kami yakin tetap ada setoran. Faktanya saat mutasi Perdes kemarin yang jadi sebagian besar yang bayar dan lewatnya juga oknum-oknum seperti itu, ” tandasnya.
Ia berharap masyarakat bisa melawan dan berani bertindak jika melihat calon yang jadi memang dianggap tak berkompeten dan terindikasi lolos dengan membayar.
“Sragen ini bukan hanya milik relawan dan penguasa saja. Warga juga punya hak. Kalau memang enggak bisa menggelar rekrutmen yang benar-benar obyektif dan hanya memprioritaskan yang bayar, sekalian saja dibebaskan dan dibuka liar. Daripada labelnya independen dan transparan tapi nyatanya yang jadi juga bukan yang benar-benar punya kompetensi tapi yang bisa bayar, ” urainya kesal. Wardoyo
