Broker Rekrutmen Perangkat Desa di Sragen Makin Marak, Posko Anshor-Formas Kebanjiran Aduan. Tarifnya Hingga Seharga Mobil Fortuner

SRAGEN-  Memasuki masa pemberkasan calon, rumor adanya sindikasi oknum makelar atau calo yang bermain di rekrutmen pengisian atau penjaringan perangkat desa (Perdes) makin marak. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya aduan soal maraknya calo berkeliaran dan mematok tarif ratusan juta yang membanjiri posko pengaduan milik LSM Formas dan GP Anshor.

“Sudah banyak sekali aduan yang masuk ke posko yang kita buat bersama Formas. Dari Sambungmacan, Jenar, Tanon dan beberapa wilayah. Rata-rata mengeluhkan soal info yang beredar dan oknum calo di rekrutmen perangkat desa saat ini, ” papar Ketua GP Anshor Sragen,  Endro Supriyadi, Senin (16/7/2018).

Ia mengatakan dari aduan yang masuk itu, sebagian besar juga menyebutkan bahwa modus oknum calo yang sama persis dengan rumor yang beredar di lapangan. Yakni menjanjikan bisa membantu meluluskan calon dengan mengaku dekat dengan bupati, punya link dengan LPPM, dekat dengan pengambil kebijakan dan lainnya.

Latar belakang mereka ada yang sebagai relawan pemenangan bupati, oknum perangkat desa, kepala desa hingga tokoh lain.

“Tarifnya ada yang Rp 50 juta, Rp 100 juta sampai ratusan juta. Bahkan ada yang sampai Rp 500 juta,” urainya.

Ia menyebut meski bersifat aduan, informasi soal calo di rekrutmen Perdes itu memang patut menjadi perhatian serius yang tak bisa dibiarkan begiru saja. Sebab ia meyakini maraknya kabar calo itu bukan sesuatu yang begitu saja muncul tanpa ada pemantiknya.

Terlebih, ada sebagian pelamar yang ketika ia mendaftar pun, oleh oknum panitia di desa juga sudah menanyakan siapa linknya.

“Itu kan sudah tidak benar dan bisa membuat down pelamar. Baru mau daftar saja, sudah ditanya kok wani daftar sing nggawa sapa. Link-nya sapa, ” urainya.

Atas maraknya aduan itu, ia mengaku akan berupaya menindaklanjuti lewat melakukan audiensi dengan pemerintah. Ia juga berharap tim Saber Pungli yang sudah dibentuk Pemkab, lebih proaktif menindaklanjuti keluhan masyarakat soal calo di rekrutmen Perdes ini.

“Kami juga menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) apabila dalam pelaksanaannya ternyata ada pelanggaran hukum. Lalu kita juga akan memberikan pendampingan dan dorong teman-teman yang tahu serta punya bukti agar berani melapor,” terangnya.

Hal itu dimaksudkan agar mereka yang memiliki bukti tidak takut melapor. Sebab selama ini rata-rata mereka ketika mengadu atau melapor, takut dimintai identitas.

“Kalau ada yang terbukti diterima dengan nyogok atau membayar, kita juga akan lakukan penindakan,” tandasnya. Wardoyo