RSUD Semanggi Dibangun Tanpa Lahan Parkir

SOLO- Persoalan muncul saat Komisi IV DPRD Kota Solo melakukan sidak ke proyek pembangunan RSUD Semannggi. Pasalnya, proyek senilai Rp 200 miliar tersebut dibangun tanpa memikirkan lahan parkir.

Sampai saat ini, pembangunan RSUD Semanggi tersebut sudah mencapai 26% dan jika mengacu pada perencanaan awal, RSUD kedua milik pemkot itu memiliki lahan parkir di basement. Namun karena pertimbangan anggaran, rencana tersebut urung dilakukan. Dan proses pembangunannya, Pemkot hanya menyisakan sedikit lahan pada proyek yang berdiri di atas lahan seluas 1.100 meter persegi tersebut.

“Untuk rumah sakit dengan kapasitas sekitar 200 bed kami kira lahan parkir masih kurang. Ini perlu diperhatikan. Pemkot harus mencari lahan alternatif yang digunakan untuk lokasi parkir. Karena sampai saat ini belum ada rencana penggunaan lahan di sekitar rumah sakit. Sebenarnya pemkot memiliki banyak lahan dengan status Hak Pakai (HP). Sebut saja lahan HP 16 yang berada persis di depan rumah sakit. Namun lahan tersebut direncanakan untuk pemukiman,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Paulus Haryoto saat melakukan sidak, Kamis (26/7/2018).

Terkait hal itu, Komisi IV mendesak agar Pemkot secepatnya mencari solusi persoalan lahan parkir RSUD Semanggi. Karena jika tidak, keberadaan rumah sakit bakal menambah masalah baru bagi masyarakat Semanggi.

Sementara itu Pengawas Pembangunan RSUD Semanggi, Supandi mengungkapkan ketersediaan lahan parkir memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam pembangunan. Dia mengaku sudah mengangkat persoalan tersebut ke pihak Dinas Kesehatan. Namun hingga kini belum mendapatkan solusi konkrit.

“Ada rencana, tapi ini masih rencana, kita bangun lahan parkir di bagian belakang bangunan rumah sakit. Tepatnya diatas bangunan IPAL. Tapi rencananya belum matang juga karena luas lahan IPAL saat ini hanya 40 meter persegi. Jika dibangun gedung parkir tiga lantai untuk sepeda motor, hanya dapat menampung tak lebih dari 300 kendaraan. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Tapi sementara memang belum ada keputusan,” pungkasnya. Triawati PP