SRAGEN- Kisruh seleksi perangkat desa (Perdes) yang terindikasi diwarnai kecurangan, praktik suap dan permainan memantik keprihatinan dari kalangan aktivis. Tak hanya meyakini kecurangan sudah tersistem dan terorganisir, mereka juga mendesak aparat penegak hukum bisa membongkar jaringan mafia yang bermain di dalamnya.
Salah satu aktivis dan tokoh masyarakat Masaran, Suyadi Kurniawan menyesalkan indikasi praktik kecurangan yang membuat hasil seleksi berujung demo di beberapa wilayah.
Di Masaran sendiri, ia mengaku banyak mendapat aduan soal indikasi kejanggalan dan kecurangan. Seperti di Sepat, ada calon berijazah SMA juga terpilih dengan nilai jauh lebih tinggi dan mencurigakan. Belum lagi di Dawungan yang bekerjasama dengan LPPM UMS, beberapa peserta terpilih juga mendapat nilai ujian tertulis mencurigakan di atas 90.
“Saya melihat mafia seleksi Perdes ini sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan dan pendidikan. Karena dengan indikasi permainan tertentu, peserta yang berkompeten dan kuliah mati-matian, akhirnya tumbang oleh peserta lulusan SMA dan lulusan kejar Paket C. Makanya kami mendesak, polisi dan Saber Pungli bisa membongkar mafia ini sampai tuntas, sampai aktor intelektualnya. Karena saya yakin, meskipun oknum Kades diduga terlibat, meski mereka nggak mungkin berani main sendiri. Pasti ada koordinator di atasnya dan ada otaknya juga. Ini yang harus dibongkar, aparat jangan hanya diam saja, “paparnya kepada wartawan Sabtu (11/8/2018).
Suyadi memandang praktik kecurangan dan permainan mafia itu harus diusut lantaran juga termasuk kejahatan kemanusiaan. Sebab akibat indikasi kepentingan tertentu dan permainan itu, akhirnya membuat calon yang berkompeten dan pintar kehilangan hak untuk jadi, hanya karena tak punya koneksi dan uang.
“Saya juga melihat ini terorganisir. Apalagi belakangan muncul pengakuan relawan-relawan pendukung penguasa yang membawa anaknya, cucunya. Itu kan makin mencoreng program pemerintahan Mbak Yuni yang selalu mendengungkan akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ” tukasnya.
Ia juga menantang aparat untuk berani menguak jaringan mafia yang bermain di seleksi Perdes. Menurutnya hal itu bukanlah pekerjaan sulit ketika gejala dan indikasi sudah terbongkar di desa yang bekerjasama dengan LPPM UMS.
Lantas ada pengakuan dari LPPM UMS yang menengarai indikasi nilai terkondisikan itu dimungkinkan karena ada oknum di dalam LPPM.
Bongkar Jaringan Mafia
Sorotan tak kalah tajam disampaikan Ketua LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara (TOPAN RI) Sragen, Agus Triyono. Ia menyoroti adanya relawan pendukung bupati yang terang-terangan membuka dan menggelar aksi ketika calon-calon dari kerabatnya tidak lolos. Hal itu makin mencoreng citra pemerintahan dan menyakitkan masyarakat umum yang sebenarnya menaruh harapan besar akan proses seleksi yang transparan dan menghasilkan perangkat yang benar-benar berkompeten.
“Tugas perangkat desa ini enggak mudah sekarang. Dana desa hampir Rp 2 miliar, kalau perangkatnya hanya setingan dan nggak ada kompetensi, mau jadi apa. Kami juga menyayangkan relawan yang seolah demo dan menggeruduk Pemkab. Itu kan malah menunjukkan bahwa mereka seolah memaksakan kerabat dan calon yang dibawanya harus jadi. Lha pertanyaannya, apakah Sragen ini hanya milik relawan saja. Apakah masyarakat yang nggak dekat relawan, nggak punya channel selamanya nggak boleh bisa jadi perangkat atau pegawai di Sragen. Ini yang harusnya jadi renungan juga. Itu sangat menyakitkan masyarakat juga, ” tandasnya.
Karenanya, Agus juga mendorong kepolisian, kejaksaan bahkan KPK bisa terjun mengusut dan membongkar mafia yang bermain di seleksi Perdes Sragen. Jika tidak, ia meyakini lingkaran permainan dan rekayasa dalam setiap rekrutmen pegawai pemerintahan di jenjang apapun, akan terus terjadi sampai kapan pun.
Sementara, Sekda Sragen, Tatag Prabawanto saat menerima audiensi dari perwakilan tokoh masyarakat Tangen yang protes seleksi Perdes di ruang bupati, Jumat (10/8/2018) menyampaikan saat ini bupati berada di Riau untuk dinas luar. Saat ditanya soal kisruh seleksi Perdes dan gelombang tuntutan pembatalan, ia memilih tidak berkomentar.
Terpisah, Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman mengatakan saat ini tim masih bekerja untuk mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap beberapa aduan dan temuan terkait indikasi kecurangan di seleksi Perdes.
“Masih dalam penyelidikan. Mudah-mudahan,” paparnya. Wardoyo
