loading...
Loading...
Staff Kejari saat mengawal Kades Doyong untuk ditahan di LP Kelas II A Sragen, Jumat (20/7/2018). Foto/Wardoyo

KARANGANYAR-  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo, mengingatkan para kepala desa untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran. Jika ada keragu-raguan untuk menggunakan anggaran, maka para kepala desa untuk tidak ragu-ragu melakukan konsultasi kepada Kejaksaan.

Hal tersebut ditegaskan Kajari di hadapan para kepala desa se-Karanganyar, dalam program penguatan jaringan masyarakat anti KKN, yang digelar di aula DPRD setempat, Kamis (02/08/2018). Tujuan sosialisasi tersebut, dilakukan dalam upaya untuk mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa maupun berbagai bantuan lain yang dikucurkan ke desa.

Baca Juga :  Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah Tegaskan PP Bukan Organisasi Politik. Sebut Tugas PP Sebenarnya Adalah Untuk Menjaga Ini! 

Kejari melalui TP4D, siap bantu Pemerintah Desa  untuk meminimalisir penyalahgunaan dan kesalahan dalam mengelola anggaran miliaran tersebut.

“ Tujuan kegiatan ini untuk mengingatkan para kepala desa agar berhati-hati dalam mengeola anggaran,” kata Kajari, Kamis (02/08/2018).

Ditegaskan Kajari, para Kepala Desa,  dalam mengelola anggaran, harus terbuka dan melaksanakan kegiatan, sesuai dengan peruntukannya.

“ Jika memperoleh anggaran, harus dimusyawarahkan dengan pihak terkait seperti BPD  dan tokoh masyarakat. Semua harus dijelaskan kepada masyarakat anggaran yang diperoleh tersebut digunakan untuk apa saja. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Jika ada keragu-raguan, maka kami siap untuk mendamping,” tegas Kajari.

Baca Juga :  6 Jabatan Kepala Dinas dan Eselon II Karanganyar Kosong, Pembahasan KUA-PPAS 2020 Terancam. Ketua DPRD Desak Bupati Segera Lakukan Pengisian 

Ditamabahkannya, jika ada kepala desa yang melakukan penyimpangan maka pihaknya akan melakukan penindakan.

“ Kita juga berhati-hati dalam melakukan penegakan hukum. Jika memang ada laporan, tidak serta merta kita proses. Proses klarifikasi harus kita lakukan. Jika memang ada unsur tindk pidana, baru kemudian kita tindaklanjuti,” pungkasnya. Wardoyo

Loading...