SUKOHARJO–Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender dan masalah sosial yang kompleks.
Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan, 1 dari setiap 4 perempuan yang pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan berbasis ekonomi. Sedangkan 1 dari 5 perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan psikis. Kondisi ini menggambarkan jika KDRT sudah mendesak untuk dicarikan solusi, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
“Kasus KDRT dahulu dianggap mitos dan persoalan pribadi. Tapi kini, sudah menjadi urusan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Masyarakat perlu paham akan hal ini sehingga perlu disosialisasikan,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT, KemenPPPA, Ali Khasan dalam rilis yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (27/8/2018).
Dalam menghapus KDRT, Kemen PPPA fokus tidak hanya pada upaya penanganan kasus, tapi juga pencegahan. Salah satunya, melalui kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT dalam upaya penguatan keluarga.
“Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi penghapusan KDRT sejak dini dengan melibatkan komunitas muda-mudi. Berikan mereka pemahaman, pengetahuan, dan peran yang signifikan dalam penghapusan KDRT. Makin cepat kaum muda-mudi mengenali potensi KDRT, maka makin siap mereka menangkal dan menghindarinya,” jelas dia.
Dia menerangkan saat ini KemenPPPA sedang mengembangkan model Rumah Tangga Tangguh yang fokus pada upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Harapannya agar rumah tangga selain tidak terjadi KDRT, juga mampu mempertahankan keberlanjutan keharmonisan rumah tangga hingga memasuki masa lansia. Rumah Tangga Tangguh merupakan rumah tangga dimana pasangan mempraktekkan gaya hidup sensitif gender serta ramah perempuan dan anak. Aris Arianto
