loading...
Kicau Mania Sragen saat menggelar demo menolak Permen LHK 20/2018 di depan Pemkab, Selasa (14/8/2018). Foto/Wardoyo

SRAGEN- Ratusan elemen pecinta burung Sragen perwakilan dari berbagai komunitas menggelar aksi demo di depan Pemkab, Selasa (14/8/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri LHK 20/2018 yang dinilai merugikan dan mematikan penghidupan bagi puluhan ribu peternak, penggemar dan pelaku yang bersentuhan dengan burung.

Demo diawali di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Setelah itu massa bergerak di depan Pemkab. Mereka mendesak bertemu bupati namun terhalang pintu gerbang Pemkab yang ditutup dan dijaga puluhan personel Satpol PP.

Budi Karyanto, penangkar dan EO burung dari komunitas Pagansi dalam orasinya meneriakkan bahwa kicau mania Sragen menolak tegas Permen LHK 20/2018. Sebab di Sragen, banyak pedagang, penangkar hingga pecinta burung yang menggantungkan hidup dari kicau mania.

Baca Juga :  Diiringi Air Mata, Sopir Pabrik Positif Covid-19 Asal Sidoharjo Yang Meninggal Dunia Setelah Swabnya Negatif Jadi Korban Meninggal ke-14 di Sragen

“Karena itulah, kicau mania Sragen menolak tegas Permen 20/2018. Sebelum banyak aturan pemerintah, kita kicau mania sudah melakukan tangkaran. Kita tidak merusak habitat. Justru yang perlu dipertanyakan kenapa para cukong yang merusak hutan, kenapa tidak ditindak. Kami hanya kicau mania wong cilik mencari rezeki tanpa modal pemerintah, harus dipaksa ada izin ini itu, ” paparnya.

Wisnu Jarwanto, Ketua EO BNR juga berorasi ada puluhan ribu kicau mania yang menggantungkan hidup dari burung. Jika kemudian dikebiri dengan Permen, hal itu akan mematikan roda perekonomian ribuan orang.

Baca Juga :  Warga Mojomulyo Sragen Tetap Gelar Salat Idul Fitri di Jalan Kampung. Terapkan Social Distancing, Namun Tetap Khusyuk

“Ini pasti ujung-ujungnya pajak. Ngurus NPWP juga pakai uang. Makanya kami kicau mania Sragen menolak tegas Permen,” tandasnya.

Foto/Wardoyo

Anton dari Asosisasi Peternak Murai Batu Sragen menyuarakan ada puluhan ribu peternak kicau mania termasuk juri dan lainnya yang hidup dari burung. Sebelum ada campur tangan negara, peternak sudah beternak.

“Kalau Permen 20 diterapkan sama saja negara akan menambah pengangguran. Sragen satu kata menolak Permen,” tukasnya.

Aksi demo baru selesai setelah beberapa perwakilan diundang ke kantor Pemkab. Namun mereka gagal menemui bupati yang sedang ada acara. Mereka selanjutnya bergeser ke DPRD untuk menyuarakan aspirasi serupa. Wardoyo