JAKARTA – Penyelenggaraan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 yang digelar di halaman tugu Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (23/9/2018) menuai protes dari Partai Demokrat. Protes dari Partai Demokrat tersebut diwujudkan dalam dua bentuk.
Yang pertama ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan meninggalkan lokasi saat acara masih berlangsung.
Kedua, Demokrat mengirim surat protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sekretaris Jenderal Partai Demokrat HincaPandjaitanmengatakan telah melayangkan surat protes kepada Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. “Itu protes kami,” kata dia.
Sebelumnya SBY datang bersama putranya, Agus Harimurti Yudhoyono ke lokasi acara itu. Mereka sempat mengikuti iring-iringan pawai Kampanye Damai sekitar lima menit. Namun SBY dan putranya tidak tampak saat iring-iringan kembali ke Monas.
“Beliau turun dan walkout meninggalkan barisan.” Menurut Hinca SBY meninggalkan lokasi karena melihat banyak sekali aturan main yang dilanggar untuk acara itu.
Salah satu kesepakatan yang dianggap dilanggar menurut SBY dan Demokrat, kata Hinca, adalah banyak yang membawa atribut partai. Padahal, kata Hinca, kesepakatannya adalah hanya sama-sama mengenakan pakaian adat dan atribut disediakan oleh KPU.
Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, partai-partai yang membawa atribut berasal dari partai pendukung pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin. Selain itu ada pula organisasi massa pro Jokowi (Projo), yang bukan peserta Pemilu, ikut hadir di lokasi dan membawa berbagai atribut dukungan. “Kan kita sepakat pakaian adat saja, damai, dan tidak membawa atribut yang begitu banyak sehingga terkesan tidak kampanye,” kata Hinca.
