JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Digugat Peserta Dari Sragen, Ketua Timsel KPU Jateng 3 Tak Gentar. Sebut Substansi Salah Sasaran 

Agus Riewanto. Foto/Istimewa

SRAGEN- Ketua Tim Seleksi KPU Wilayah Jateng 3, Agus Riewanto menyatakan tidak masalah dirinya digugat oleh salah satu mantan peserta seleksi KPU Sragen, Budi Maryono. Ia pun mengaku siap menghadapi persidangan gugatan PTUN atas gugatan Budi.

“Kami memang sedang menunggu persidangannya. Tapi kami tentu siap. Tidak masalah,” paparnya saat ditemui usai menjadi narasumber di Sragen, Sabtu (22/9/2018).

Menurut mantan Ketua KPU Sragen itu, menggugat ke PTUN atau jalur hukum, boleh-boleh saja. Pihaknya menghargai jika ada orang yang merasa dirugikan atas kinerja Timsel.

Namun dari sisi substansi hukum, menurutnya dibaca dari beberapa hukum acara di PTUN dan UU lain, gugatan yang dilayangkan ke Timsel sebenarnya salah sasaran.

Baca Juga :  Sudah Penjarakan 4 Orang, Bantuan Alsintan di Sragen Kini Diwanti-wanti Tanpa Pungutan Apapun. Ada 52 Kelompok Penerima, Bupati Yuni: Kalau Mau Sodaqoh, Sodaqohlah ke Warga Tidak Mampu!

Sebab, Agus mengatakan Timsel itu sebenarnya bukan lembaga negara. Padahal dalam hukum acara PTUN, yang bisa digugat di PTUN adalah pejabat lembaga negara.

“Timsel itu hanya adhoc dan sekarang sudah bubar. Sehingga dari nomenklatur gugatannya itu sudah tidak tepat sesuai dengan hukum acara PTUN,” terangnya.

Sebaliknya, ia balik memandang dari substansi gugatan, terkesan substansi yang bersangkutan hanya sesuatu yang dicari-cari.

Menurut Agus, Timsel sebenarnya sudah bekerja sesuai prosedur dan tata cara yang ditentukab oleh PKPU. Soal pencoretan Budi Maryono, memang harus dilakukan lantaran pada saat pendaftaran persyaratan, yang bersangkutan tidak bisa menyertakan surat izin dari gubernur.

Baca Juga :  Alamat Bakal Paslon Yuni-Suroto Sempat Salah Tulis, Begitu Diserahkan Langsung Diperbaiki. KPU Sragen Nyatakan Semua Sudah Memenuhi Syarat, Tinggal Tunggu Penetapan!

Yang jelas, ia menyatakan apa yang dilakukan dan dijalankan oleh Timsel, sudah sesuai prosedur.

“Yang bersangkutan itu PNS SMK yang harus dapat izin dari gubernur. Sampai pendaftaran berakhir tidak menyertakan surat izin itu. Surat izin baru turun dan diserahkan ke kami 4 hari setelah pendaftaran tutup. Sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak diluluskan secara administrasi. Bukan kami tidak teliti tapi apa yang kami lakukan sudah  betul. Ya begitulah tata kerja kami berdasarkan PKPU,” tegasnya. Wardoyo