SOLO– Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se- eks Karesidenan Surakarta berkumpul untuk rapat membahas rencana penolakan kegiatan Jalan Sehat Umat Islam yang akan diselenggarakan Minggu (9/9/2018), di Kottabarat. Rencana penolakan tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga kondusivitas Kota Solo.
Menurut Ketua PCNU Kota Solo, Hilmi Ahmad Sakdillah, pihaknya menyerap aspirasi dari massa akar rumput se Solo Raya (eks Karesidenan Surakarta) terkait dengan rencana pelaksanaan jalan sehat tanggal 9 September 2018 di Kota Barat, Solo.
“Maka untuk lebih efektif membahas berbagai situasi serta program ke depan, PC NU se Subosukowonosraten (Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan dan Klaten) menggelar rapat Minggu (2/9/2018). Pimpinan PC NU se Subosukowonosraten akan rapat di kantor PAC NU Jalan Honggowongso, Solo,” urainya, Sabtu (1/9/2018).
Diakui Hilmi, memang ada wacana bahwa ketua PAC NU se Solo Raya akan membuat surat pernyataan menolak kegiatan jalan sehat hari Minggu, tanggal 9 September 2018 di kottabarat tersebut. Dan surat penolakan akan di tandatangani oleh semua ketua PAC NU Se Solo Raya.
“Kemudian surat tersebut akan dikirimkan ke Bupati, Komandan Kodim (Dandim) dan Kapolres se Solo Raya. Hal ini untuk menjaga Kota Solo tetap kondusif. Dan untuk membantu kondusifitas kota Solo rencana juga akan ada pengerahan ribuan barisan serba guna (Banser) dan nanti masih dibicarakan di forum pertemuan pimpinan PC NU itu,” imbuhnya.
Seperti diketahui aksi jalan sehat akan digelar sejumlah komunitas masyarakat Solo pada 9 September 2018 mendatang di Lapangan Kota Barat Solo. Namun jalan sehat tersebut dianggap bermuatan politis dengan indikasi adanya tokoh dari luar Solo seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani. Disisi lain akan digelar tuntutan kepada pemerintah untuk turunkan harga bahan bakar minyak ( BBM), turunkan tarif listrik dan turunkan sembilan bahan pokok ( sembako).
“Berdasarkan informasi yang saya peroleh seperti di Surabaya dan Riau, kota yang didatangi dua tamu itu justru kurang produktif dan menimbulkan pro dan kontra. Memang sekarang ini era demokrasi, tapi seharusnya sebagai tamu mereka harusnya memiliki empati. Mereka ditolak oleh masyarakat, namun malah tetap memaksa, padahal di tempat dan waktu yang sama, akan ada kegiatan tahunan Pemerintah kota Solo yakni penyelenggaraan Porwaso (Pekan Olahraga Warga Solo). Jadi himbauan saya mari sesama komponen masyarakat menjaga kondusifitas sebuah kawasan, seperti Solo dan wilayah sekitarnya,” ujarnya.
Hilmi menambahkan, jika ada pihak luar yang tidak setuju dengan adanya event Porwaso dimana akan ada perlombaan permainan tradisional di dalamnya, dan bahkan mengubahnya menjadi demo memprotes BBM, itu disebut dengan memaksakan pendapat.
“Harusnya kalau memang akan olah raga gerak jalan sehat, ya olah raga saja jangan dicampur adukkan dengan menuntut macam-macam. Itu namanya demo,” tandasnya.
Di sisi lain, sejumlah spanduk penolakan terhadap acara Jalan Sehat tersebut telah bermunculan di beberapa tempat di Kota Solo. Diantaranya di Simpang empat kandang sapi, Solo, Stasiun Pengisian Pompa Bahan Bakar Umum (SPBU) Mojosongo, Solo, Jembatan Komplang, Simpang Lima Banjarsari, Depan pool Perusahaan Transportasi Umum Damri, Simpang empat Sangkrah dan Pasar burung Depok Solo, serta Pasar Tanggul Kampung Sewu dan Taman Balekambang, Solo. Triawati PP
