JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Karanganyar Butuh 4.000 Guru, DPRD Minta Kesejahteraan Honorer Dipikirkan Karena Hanya Bergaji Rp 250.000 

Ilustrasi Demo K2
Ilustrasi Demo K2

KARANGANYAR- Komisi D DPRD Karanganyar meminta Pemkab setempat memperhatikan nasib guru honorer yang sampai saat ini masih dinilai sangat tidak layak. Bahkan ada yang hanya berpenghasilan Rp 250.000 per bulan. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, usai rapat paripurna penanda tanganan nota kesepahaman KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2018,  Jumat  (21/09/2018).

Menurut Endang,sudah selayaknya  Pemkab karanganyar memperhatikan nasib guru honorer, yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi penghasilan yang mereka terima, sangat tidak layak.

Dijelaskan Endang, di Karanganyar masih kekurangan tenaga pendidik. Sedangkan untuk mengangkat guru PNS, secara anggaran belum dapat dilakukan. Kalaupun mengangkat guru PNS, jumlahnya sangat terbatas. Untuk menutup kekurangan guru tersebut, maka Pemkab harus memberdayakan tenaga honorer ini, dengan konsekwensi, kesejahteraan para guru honorer ini tetap menjadi perhatian utama.

Baca Juga :  PP Diisukan Identik Organisasi Preman, Ketua MPC Pemuda Pancasila Karanganyar Angkat Suara: Ada Yang Khawatir Kegiatan PP Semakin Massif!

“Para guru honorer merupakan ujung tombak pendidikan untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah-sekolah. Pemkab Karanganyar harus memperhatikan kesejahteraan mereka,” kata Endang, Jumat (2109/2018).

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Karanganyar, Tarsa, mengatakan, saat ini, Karanganyar masih kekurangan guru PNS. Untuk menutup kekurangan guru tersebut, pihak sekolah memanfaatkan dan mengoptimalkan para honorer.

Baca Juga :  Nekat Tenan Gelar Hajatan Tanpa Izin dan Langgar Prokes, Pesta Campursari di Lalung Karanganyar Dibubarkan Paksa Satpol PP dan Polisi. Ratusan Tamu dan Penjoget Kocar-Kacir

“Kita masih kekurangan guru. Kebutuhan guru di Karanganyar, idealnya 4.000. Saat ini  jumlah guru PNS di bawah empat ribu. Kalau mau mengangkat guru PNS, kita dibatasi quota yang hanya dua ratus orang untuk tahun 2018 ini. Untuk menutup kekurangan tersebut, kita mengoptimalkan para guru honorer,” ujar Tarsa.

Disinggung mengenai kesejahteraan guru honorer ini, Tarsa menjelaskan, diserahkan kepada sekolah masing-masing. Meski demikian, lanjut Tarsa, Pemkab tetap memberikan bantuan kesejahteraan.

“Kesejahteraan diserahkan kepada sekolah masing-masing, tapi Pemkab ikut memperhatikan, meskipun tidak besar,” pungkasnya. Wardoyo