loading...
Loading...
Kapolres AKBP Henik Maryanto saat memimpin konferensi pers penangkapan PNS pengedar uang palsu Selasa (16/10/2018). Foto/Wardoyo

 

KARANGANYAR- Komisi B DPRD Karanganyar mempersilahkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan kerugian PT Aneka Usaha, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku pengelola Edu Park dan kolam renang Intanpari yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Hak tersebut dikatakan ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Tony Hatmoko, Selasa (16/10/2018).

Baca Juga :  Ketua Apkasi Indonesia Minta Semua Daerah Promosikan Kuliner Andalannya. 106 Stan Kuliner Khas Berbagai Daerah Meriahkan Festival Kuliner 2019 di De Tjolomadoe Karanganyar

“ Kalau mau diselidiki, silahkan saja. Bagi saya  tidak ada masalah,” katanya, Selasa (16/10/2018).

Dijelaskan Tony, ditemukannya kerugian PT Aneka usaha ini, untuk kinerja tahun 2017 lalu. Pada awal tahun 2018, menurut Tony, badan pengawas (Bawas) melakukan audit.

Berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan penggunaan anggaran sebesar Rp 400 juta tanpa pembukuan yang jelas.

Baca Juga :  12 Peserta Diplomat Success Challenge X akan Bertarung di De Tjolomadoe dalam Final Day

“ Ditemukan kerugian kinerja tahun 2017. Awal 2018 Bawas melakukan audit dan ditemukan penggunaan anggaran tanpa pembukuan yang jelas,” jelasnya.

Setelah direktur lama mengundurkan diri dan posisi direktur utama dijabat sementara oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sumarno, lanjut Tony, kemudian dilakukan audit independen dari salah satu kantor akuntan public (KAP). Hasil audit tersebut, ditemukan adanya kerugian sebesar Rp 360 juta.

Baca Juga :  Jumlah Warga Penerima Iuran BPJS Gratis di Karanganyar Diprediksi Naik Jadi 70.000, Anggaran Membengkak Jadi Rp 36 Miliar 

“ Saya minta, hasil audit ini segera diselesaikan. Kami juga merekomendasikan agar seluruh jajaran managemen harus dirombak total,” tegasnya. Wardoyo

Loading...