JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada pelaku pembakar bendera tauhid di Garut, Jabar untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf secara terbuka.
“Kami meminta kepada oknum tersebut untuk meminta maaf,” ujar Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas di gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat pada Selasa (23/10/2018).
MUI, kata Anwar, sangat menyayangkan peristiwa pembakaran bendera oleh oknum tersebut sebab ini telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam. “MUI menyesalkan dan prihatin terhadap kejadian ini,” ujarnya.
Dari penelusuran polisi, pembakaran bendera itu terjadi saat perayaan Hari Santri Nasional di Lapang Alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 22 Oktober 2018. Video pembakaran bendera itu pun beredar viral di media sosial.
Video dengan durasi 02.05 menit itu memperlihatkan ada seorang anggota berbaju Banser yang membawa bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid. Belasan orang berbaju Banser lainnya kemudian berkumpul untuk bersama-sama menyulut bendera tersebut dengan api. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian loreng khas Banser lengkap dengan baret hitam.
Tak hanya bendera, mereka juga nampak membakar ikat kepala berwarna hitam bertuliskan aksara arab itu. Agar kedua benda lebih cepat dilalap api, mereka menggunakan koran yang juga telah disulut. Sementara itu, ada salah satu dari mereka yang mengibarkan bendera Merah Putih berukuran besar.
MUI pun mengimbau agar masyarakat bisa menahan diri serta tidak terpancing provokasi dan informasi yang masih simpang siur. “Kami juga menyarankan kepada para ulama, pimpinan organisasi masyarakat, kiai, ustad, untuk membantu mendinginkan suasana dan menciptakan kondisi yang kondusif,” kata Anwar.
Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Garut telah memeriksa tiga orang yang diduga terlibat dalam kejadian pembakaran sebagai saksi. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menuturkan penyidik masih terus menggali keterangan dari tiga orang itu. Ia meminta masyarakat agar sabar dan memberikan waktu pada penyidik untuk melakukan pendalaman.
