JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Jos. Pemkab Wonogiri Dinobatkan Sebagai Pemerintah Daerah Dengan Pelayanan Publik Sangat Tinggi

Penerimaan penghargaan dari KemenpanRB untuk Pemkab Wonogiri.
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Penerimaan penghargaan dari KemenpanRB untuk Pemkab Wonogiri.

WONOGIRI-Pemkab Wonogiri dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja pelayanan publik sangat tinggi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian ini tidak lepas dari kinerja dua unit kerja pelayanan. Yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso. Dua OPD ini berpedikat A- (Kualifikasi Pelayanan Sangat Tinggi) dan mendapatkan penghargaan lansung oleh Menteri PAN dan RB pada 27 November 2018 di Balai Kartini Jakarta.

Sedangkan satu unit kerja lainnya yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) memperoleh predikat B (Kualifikasi Pelayanan Tinggi).

Baca Juga :  Jos, AD 1 PM Family Sahabat Setiawan Salurkan 360.000 Liter Air Bersih ke 3 Kecamatan di Wonogiri

Kepala Dinas PMPTSP Wonogiri, Eko Subagyo mengatakan, capaian ini menjadi catatan positif bagi Pemkab Wonogiri. Bupati Wonogiri sejak awal mempunyai garis kebijakan yang jelas bahwa pemerintah daerah harus membaca harapan masyarakat secara umum.

Publik, jelas dia menginginkan pelayanan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, transparan dan akuntabel. Sehingga unit kerja pelayanan harus terus berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan kinerja pelayanan yang sekurang-kurangnya sesuai dengan ekspektasi atau bahkan melebihi ekspektasi publik.

Baca Juga :  Segini Jumlah Penerima BSP di 5 Desa di Kecamatan Karangtengah Wonogiri

“Evaluasi pelayanan publik oleh Kemenpan dan RB menggunakan enam indikator utama yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi,” jelas dia.

Evaluasi pelayanan publik, ujar dia, terbagi dalam tiga tahapan. Pertama, Self Assessment oleh unit kerja pelayanan. Kedua, Validasi oleh Tim Kemenpan RB dan Lembaga Administrasi Negara. Ketiga, Survei persepsi masyarakat pengguna pelayanan.

“Dari pentahapan tersebut, maka evaluasi pelayanan publik merepresentasikan kinerja aktual Pemerintah Daerah,” sebut dia. Aris Arianto