Beranda Daerah Karanganyar Selamat, UMK Karanganyar 2019 Ditetapkan Rp 1.833.000. Jawara UMK se-Soloraya

Selamat, UMK Karanganyar 2019 Ditetapkan Rp 1.833.000. Jawara UMK se-Soloraya

Editor :

Sabtu, 24 November 2018

IMG_20181124_105512 — Ilustrasi demo upah buruh. Foto/istimewa

Ilustrasi demo upah buruh. Foto/istimewa

KARANGANYAR- Upah Minimum Kabupaten (UMK) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah resmi ditetapkan oleh gubernur. Kabupaten Karanganyar kembali mempertahankan predikat kabupaten dengan UMK tertinggi di wilayah eks Karesidenan Surakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, UMK Kabupaten Karanganyar 2019 ditetapkan sebesar Rp 1.833.000,00.

Angka ini menduduki peringkat teratas di Soloraya. Karanganyar menungguli enam kabupaten dan kota lainnya yang ada di sekitarnya. Bahkan UMK Karanganyar kembali mengalahkan UMK Kota Solo yang harus puas di posisi kedua dengan UMK Rp 1.802.700,00.

Kabupaten Wonogiri menduduki posisi terendah dengan UMK Rp 1.655.000,00.

Selanjutnya, UMK kabupaten sebelahnya, Sragen di posisi kedua terendah dengan Rp 1.673.500,00.

Dalam siarannya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan keputusan itu berlaku per 1 Januari 2019. UMK itu merupakan upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMK juga hanya berlaku bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

“ Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan. Pengusaha pun dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum itu,” kata dia di Semarang, Jateng Jumat (23/11/2018).

Ganjar menyebut pengusaha yang tak patuh akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum, pengusaha bisa mengajukan penangguhan kepada gubernur Jateng atau pejabat yang ditunjuk paling lama 10 hari sebelum aturan ini berlaku.

Bagi perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/kota, katanya, dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota.

“ Dalam hal ini pengawasan pelaksanaan keputusan gubernur ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya,” kata dia. (*/Wardoyo)

Berikut daftar UMK pada 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah Tahun 2019 :

1. Kota Semarang Rp 2.498.587,53

2. Kabupaten Demak Rp 2.240.000,00

3. Kabupaten Kendal Rp 2.084.393,48

4. Kabupaten Semarang Rp 2.055.000,00

5. Kota Salatiga Rp1.875.325,24

6. Kabupaten Grobogan Rp 1.685.500,00

7. Kabupaten Blora Rp1.690.000,00

8. Kabupaten Kudus Rp 2.044.467,75

9. Kabupaten Jepara Rp1.879.031,00

10. Kabupaten Pati Rp 1.742.000,00

11. Kabupaten Rembang Rp1.660.000,00