JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Awas, DPU Karanganyar Ancam Jatuhkan Denda Untuk Rekanan Lemot. Semua Proyek Dideadlime 28 Desember 2018!

Ilustrasi pengerjaan proyek jalan. Foto/Dok JSNews
Ilustrasi pengerjaan proyek jalan. Foto/Dok JSNews

KARANGANYAR- Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (DPUPR) Karanganyar mengancam akan menjatuhkan sanksi denda kepada rekanan yang tak bisa menyelesaikan pekerjaan proyek sesuai kontrak. Rekanan semua proyek fisik diberi tenggat hingga 28 Desember 2018 untuk menyelesaikan pekerjaan jika tak ingin dijatuhi denda.

Penegasan itu disampaikan Kepala DPU PR Karanganyar, Edhy Sriyatno Sabtu (22/12/2018). Kepada wartawan ia menyampaikan berdasarkan penghitungan anggaran, pelaksanaan anggaran sudah dibatasi sampai dengan 28 Desember 2018.

Baca Juga :  Vonis Korupsi Rp 2 Miliar RSUD Sragen, Eks Dirut RSUD Sragen, PPK dan Pengusaha Rahadian Wahyu Dijatuhi Hukuman 6 Tahun Penjara. Lebih Berat 4 Kali Lipat dari Tuntutan Jaksa

Kalau sampai tanggal itu belum selesai, maka konsekuensinya memang harus dijatuhi sanksi.

“Konsekuensinya rekanan akan dijatuhi sanksi denda,” paparnya.

Ia mengatakan hingga sepekan sebelum deadline, memang masih ada beberapa proyek yang belum selesai. Termasuk proyek pembangunan kantor Baperlitbang.

Berdasarkan kontrak kerja, hanya sampai pembangunan atap. Meski demikian, pihaknua meminta agar rekanan mengajukan  perpanjangan dengan manfaatkanwaktu dengan konsekuensi denda.

Baca Juga :  Pak RT Buran Yang Positif Covid-19 Diketahui Bekerja di Pabrik Kebakkramat. Keluarga Sempat Minta Hasil Swab, Tapi Ditolak Pihak Rumah Sakit

“Meski demikian, kami berharap, seluruhnya bsa selesai, termasuk pembangunan saluran air dan trotoar di jalan lawu,” kata Edhy, Sabtu (22/12/2018).

Saran pengajuan perpanjangan ini disampaikan kepada rekanan, jelas Edhy, mengingat cuaca yang saat ini tidak menentu. Daripada dipaksakan, lanjutnya, sebaiknya  diajukan perpanjanagan dengan konsekuensi denda.

“ Daripada dipaksakan dan harus saya putus kontrak,  maka kami minta untuk mengajukan perpanjangan dengan konskuensi denda,” jelasnya. Wardoyo