JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Angka Golput di Pilpres 2019 Berkisar 20-30 persen

pilpres
ilustrasi

JAKARTA – Angka Golput dalam Pilpres 2019 masih dalam taraf wajar dan belum begitu mengkhawatirkan. Indikator memprediksi angka Golput berada di kisaran 20 persen dan Charta Politika di angka 30 persen.

Sehubungan dengan fakta tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai gejala golput di pemilihan presiden yang mencuat belakangan ini sebagai hal wajar.

Adi berpendapat,  Golput adalah pilihan yang rasional di tengah situasi politik saat ini. Kendati begitu, Adi menilai angka peluang golput masih berada pada level yang tidak terlalu mengkhawatirkan.

“Itu wajar sebagai respons situasi politik yang berkembang saat ini,” kata Adi, Jumat (25/1/2019).

Menurut Adi, kedua kubu calon presiden-wakil presiden masih terjebak di hal-hal yang sifatnya remeh temeh dan dangkal. Apalagi, kata dia, debat pertama pemilihan presiden yang digelar Kamis (17/1/2019) lalu pun tidak mampu menjelaskan apa pun kepada publik.

Baca Juga :  Pulihkan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, Wishnutama Anggarkan Rp 3,8 Triliun

Adi mengakui kegagalan debat pertama itu juga lantaran format yang kaku dari Komisi Pemilihan Umum dan diberikannya daftar pertanyaan kepada para kandidat sebelum debat.

Namun, kata dia, baik Joko Widodo – Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto – Sandiaga Uno juga tak menyampaikan visi misi mereka dengan jelas kepada publik.

“Kontestan juga gagal menyampaikan visi misi mereka ke hadapan publik.”

Adi juga menganggap lazim seruan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Sipil bahwa golput adalah hak dan bukan tindak pidana yang disampaikan di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu lalu, 12 Januari. Dalam acara itu, sejumlah orang yang hadir menyatakan akan golput lantaran muak dengan pilihan yang ada di pemilihan presiden 2019.

Baca Juga :  Jokowi: Progam Kartu Prakerja Telah Dinikmati oleh 4,86 Juta Penerima

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, golput dipilih sebagai bentuk koreksi terhadap sistem demokrasi saat ini. Menurut Arif, masyarakat yang tergabung dalam koalisi itu kecewa dengan masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, tidak terpenuhinya hak warga negara, dan maraknya korupsi.

“Itu adalah respons kritis dari civil society karena pemilu saat ini tidak menyentuh persoalan masyarakat, elite hanya sibuk dengan dirinya sendiri,” kata dia.

Kendati begitu, Adi menilai angka peluang golput masih berada pada level yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Merujuk data di atas, kata Adi, masih ada sekitar 70 persen masyarakat yang akan berpartisipasi di pilpres 2019.

Dia mengatakan angka itu masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya yang partisipasi politiknya juga tidak terlalu tinggi.

www.tempo.co